KEMENTERIAN Dalam Negeri mengirim sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Para praja tersebut ditugaskan membantu membersihkan kantor-kantor dinas yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Pada kloter pertama pada Sabtu, 3 Januari 2026, sebanyak 413 praja diberangkatkan. Selanjutnya, kloter kedua dan ketiga dijadwalkan berangkat pada Minggu, 4 Januari dan Senin, 5 Januari 2026. Total praja IPDN yang diberangkatkan ke Aceh Tamiang mencapai 1.138 orang.
Momen keberangkatan tersebut diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui akun media sosial Instagram @bimaaryasugiarto. Dalam video yang diunggah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tampak melepas keberangkatan para praja di Bandara Soekarno-Hatta, pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Bima Arya turut serta dalam rombongan keberangkatan. Setibanya di Aceh Tamiang, ia memberikan pengarahan kepada para praja yang bertugas. "Tugas di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas," ucap Bima dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu, 4 Januari 2026.
Sebanyak 413 praja yang tiba lebih awal diarahkan ke bangunan besar semi-terbuka yang disiapkan sebagai tempat istirahat. Di dalam bangunan tersebut tersedia tandu-tandu lipat yang digunakan sebagai tempat tidur mereka.
Bima mengatakan, Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar para praja membantu mempercepat pemulihan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana. “Sesuai arahan Pak Menteri, praja akan membantu proses percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana,” ujar Bima.
Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi Sumatera pada 25 November 2025. Korban meninggal dari peristiwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu masih bertambah hingga pekan kelima pasca kejadian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban meninggal bencana Sumatera per Ahad, 4 Januari 2026, mencapai 1.167 orang.
Menteri Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan, dari peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Kantor bupati dan sejumlah kantor perangkat daerah masih dipenuhi lumpur, sehingga aktivitas pemerintahan belum berjalan optimal.
Menurut Tito, pemulihan pemerintahan menjadi indikator utama kebangkitan daerah pascabencana. Pemerintahan yang kembali berfungsi akan memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Selain itu, pemulihan ekonomi juga menjadi indikator penting, yang ditandai dengan kembali beroperasinya pertokoan, pasar, dan sektor usaha lainnya.
"Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya," kata Tito dalam acara pelepasan, dikutip dari keterangan resminya.
Karena itu, para praja IPDN akan difokuskan untuk membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan normal. Setelah kantor pemerintahan berfungsi, praja akan diarahkan membantu pembersihan fasilitas lainnya, seperti pertokoan dan fasilitas pelayanan pemerintahan desa. "Fokus kepada kantor-kantor dulu. Untuk menghidupkan pemerintahan," ujar Tito.
Selain Aceh Tamiang, Tito juga membuka kemungkinan pengerahan praja IPDN ke daerah lain di Aceh yang membutuhkan bantuan serupa. "Kalau ini dalam waktu dua minggu bisa ditangani dengan baik, langsung bergeser ke tempat lain. Bisa ke Aceh Utara atau Aceh Timur," ujar dia.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5460853/original/058795000_1767324180-jo_yon_woo.jpeg)
