Alasan Wali Nanggroe Aceh Minta Bantuan ke Duta Asing

WALI Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar mengaku meminta bantuan penanganan bencana kepada duta-duta asing yang bertugas di Indonesia. Malik mengatakan itu saat menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada Ahad, 21 Desember lalu.

Menurut dia, Lembaga Wali Nanggroe aktif mencari bantuan untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. "Kami juga tidak berdiam diri dari awal, kami menghubungi duta-duta asing," kata Malik dalam video yang diterima oleh Tempo pada Selasa, 23 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, pemimpin adat tertinggi di Aceh itu tidak menyebutkan siapa saja duta asing yang ia maksud. Ia hanya mengatakan bahwa para duta asing itu juga menawarkan bantuan untuk Aceh.

Namun, ia menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe belum bisa menerima tawaran bantuan kemanusiaan lantaran pemerintah pusat membatasi akses bantuan dari luar negeri.

"Malahan mereka menawarkan bantuan, tapi tidak bisa kita terima kalau belum dibuka oleh pintu pusat kita," kata mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka itu.

Menurut dia, sejumlah bantuan dari luar negeri tetap disalurkan melalui organisasi nonpemerintah. Salah satunya adalah bantuan 15 ton yang diberikan ke Aceh Tamiang yang digalang oleh Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe bersama sejumlah lembaga lain.

Malik bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan terus memasang badan untuk mengatasi dampak bencana ekologi di wilayah paling barat di Indonesia itu. Dia meminta masyarakat Aceh tetap kompak dan bersabar menanti janji pemerintah pusat untuk memulihkan dampak kerusakan bencana itu.

"Kita harus sabar dan kita juga menunggu pemerintah yang sudah berjanji akan membantu," tutur dia. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai lebih dari 1.100 jiwa. Berdasarkan data BNPB per 23 Desember 2025, 1.106 orang meninggal dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Sementara itu 175 orang masih dinyatakan hilang.

Korban meninggal terbanyak berada di Aceh dengan 477 jiwa dari 18 kabupaten/kota tercampak. Kemudian, Sumatera Utara dengan korban meninggal 369 jiwa di 18 kabupaten/kota. Lalu Sumatera Barat dengan 260 korban meninggal di 16 kabupaten/kota terdampak. Adapun total korban luka mencapai 7 ribu jiwa.

Jumlah rumah yang rusak di tiga provinsi mencapai 158.088. Provinsi Aceh mengalami kerusakan rumah terbanyak dengan 115.678 rumah rusak. 

Hingga hari ini, fasilitas umum yang rusak sebanyak 1,6 ribu dengan 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, dan 145 jembatan.