BKKBN Susun SOP Distribusi Usai Kader Posyandu Tolak MBG

KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merespons penolakan sejumlah kader posyandu terhadap menu basah program makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penolakan itu muncul karena kekhawatiran makanan basi akibat waktu pengantaran yang kerap tidak sesuai jadwal.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan mereka akan mengecek langsung kondisi di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan. “Nanti saya cek dulu apa yang terjadi di lapangan,” kata Wihaji saat dihubungi pada Sabtu, 11 Januari 2026.

Ia menilai keberatan yang disampaikan para kader pendamping keluarga atau tim pendamping keluarga tidak muncul tanpa alasan. Menurut dia, pengalaman kader di lapangan perlu dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan teknis. “Apa yang menjadi alasan para pendamping keluarga itu pasti juga berdasar,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, BKKBN berencana menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan tegas terkait distribusi MBG, khususnya untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. SOP tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama antara kader pendamping keluarga dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami akan ada SOP yang jelas dan tegas sehingga kita memahami apa yang dirasakan para TPK di lapangan. Intinya mereka akan bekerja sesuai SOP,” kata Wihaji.

Ia menyampaikan, BKKBN memiliki peran khusus dalam pelaksanaan MBG sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, BKKBN bertugas melalui kader pendamping keluarga untuk mendistribusikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Wihaji memastikan pemerintah akan berupaya mencari solusi terbaik agar distribusi MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kenyamanan kader di lapangan. “Insyaallah kita pasti carikan solusi yang terbaik untuk menjalankan tugas negara demi kebaikan semuanya, baik pendamping keluarga maupun SPPG,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kader posyandu di daerah Bogor, Jawa Barat, menolak menu basah makan bergizi gratis (MBG). Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditujukan kepada Kelurahan Margajaya, Bogor Barat, Jawa Barat.

“Kami menolak MBG basah yang disediakan pemerintah melalui SPPG 1, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip pada Ahad, 11 Januari 2026.

Selain itu, alasan penolakan makanan basah dari para kader posyandu tersebut adalah mereka khawatir makanan yang sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah tidak segar atau basi. “Kami khawatir akan adanya dampak turunan dari makanan yang tidak fresh terhadap kesehatan balita dan ibu hamil di lingkungan kami,” demikian bunyi surat itu.

Berdasarkan surat penolakan yang diterima Tempo, pernyataan penolakan itu ditandatangani oleh tujuh kader posyandu pada Kamis, 7 Januari 2026. Surat tersebut juga diketahui oleh ketua RW setempat.