Buruh Demo Tolak UMP 2026 Hari Ini

Massa buruh akan demo di Istana Merdeka hari ini. Aksi turun ke jalan massa buruh ini menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang hanya Rp 5,7 juta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan aksi akan digelar selama dua hari berturut-turut. Sejumlah tuntutan terkait UMP dan upah sektoral menjadi agenda utama dalam demonstrasi tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan demo buruh akan berlangsung pada hari ini dan besok 30 Desember 2025. Aksi dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," kata Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).

Dia menyebut sekitar 1.000 buruh turun aksi pada hari pertama dan puncak aksi pada 30 Desember melibatkan sekitar 10 ribu motor. KSPI memastikan rencana aksi hanya dilakukan di Istana Merdeka, bukan di Gedung DPR.

Tuntutan Buruh Soal UMP

KSPI menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang," kata Said. Dia menyoroti biaya sewa rumah di kawasan Jakarta yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar.

Said juga menyebut nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5,89 juta per bulan. KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai tersebut serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi di atas KHL.

Pemprov DKI Ajak Buruh Duduk Bersama

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespons rencana aksi tersebut dengan mengajak KSPI berdialog. Dia menegaskan penetapan UMP telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha.

"UMP itu kan keputusan dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu terdiri dari tripartit. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha," kata Rano Karno di PAM Jaya Corporate Learning, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).

Rano menyebut buruh memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi atau jalur hukum.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa Pertun, bisa PTUN," ujarnya.

Dia juga menyinggung adanya subsidi dari Pemprov DKI seperti transportasi dan sembako murah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Merespons Wagub Rano, KSPI memastikan aksi demonstrasi tetap digelar sesuai rencana. Said Iqbal menyatakan pihaknya siap duduk bersama dengan Pemprov DKI, namun hal itu tidak menghentikan agenda unjuk rasa.

"Kami siap duduk bareng lagi mencari solusinya seperti yang disampaikan Wagub DKI. Tetap jadi (demo hari ini)," ujar Said Iqbal.

Selain aksi massa, KSPI juga berniat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tuntutan buruh terkait upah minimum dan upah sektoral.

(wia/idn)