CSIS: Ongkos Politik Besar di PIlkada karena Perilaku Parpol

CENTRE for Strategic and International Studies atau CSIS menilai alasan partai politik kembali menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada oleh DPRD agar lebih efisien soal biaya adalah alasan yang kurang tepat.

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, mahalnya ongkos politik dalam penyelenggaraan pilkada bukan bersumber dalam mekanisme yang dijalankan, melainkan bersumber dari kelirunya perilaku partai politik.

"Jad, kalau alasan pilkada langsung telah ongkos politik besar, saya kira itu tak relevan," kata Arya saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Rabu, 7 Januari 2026.

Dia menjelaskan, jika perilaku partai politik dapat diperbaiki, maka biaya politik yang harus digelontorkan dalam pilkada akan terasa dampaknya. Arya mendorong agar partai melakukan praktik "bebas mahar" kepada bakal calon yang akan berlaga.

Menurut dia, partai politik dalam praktiknya acap kali "mewajibkan" bagi setiap kandidat yang ingin berlaga dalam pilkada untuk menebus mahar politik.

Perilaku partai dalam aspek pencalonan inilah, kata dia, yang menyebabkan ongkos politik dalam pilkada menjadi tinggi. "Padahal, kalau ini dihilangkan, tentu akan sangat membantu dalam memangkas mahalnya biaya politik," ujar Arya.

Kemudian, dia melanjutkan, hal lain yang turut menyebabkan mahalnya biaya politik adalah pembiayaan kampanye. Dalam kegiatan ini, umum ditemukan bakal calon melakukan praktik politik uang guna memperoleh dukungan publik.

Arya menuturkan, pembiayaan dalam kampanye melalui praktik politik uang, tentu memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan memiliki angka lebih dari 50 persen dari total anggaran yang dimiliki bakal calon.

Dia hakul yakin, jika penyelenggara dan pengawas pemilu, serta partai politik dapat melakukan perbaikan dan tindakan tegas dalam praktik ini, maka alasan pilkada memakan ongkos tinggi tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

"Jadi, bukan soal mekanismenya harus diubah," ucap Arya.

Adapun, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai wacana pilkada oleh DPRD sebagai gagasan yang tak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan karena menutup rapat pengawasan publik dalam mencegah praktik politik uang.

Staf Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara, mengatakan, alih-alih menyasar perbaikan sistem kepemiluan serta pembiayaan politik secara utuh, wacana yang digulirkan partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto justru hanya mensimplifikasi persoalan pilkada.

"Mengembalikan mekanisme pilkada dipilih DPRD artinya sengaja meletakkan pilkada pada mekanisme yang sudah pasti lebih merugikan," kata Seira.

Menurut dia, jika alasan pemerintah menghapus pilkada langsung oleh rakyat karena besarnya anggaran yang digelontorkan, maka pertimbangan itu tak berlogika.

Sebab, bila dibandingkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang mencapai Rp 37 triliun misalnya, jumlah tersebut masih lebih kecil ketimbang anggaran penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tahun serupa yang ditaksir mencapai Rp 71,3 triliun.

Kemudian, dia melanjutkan, anggaran Pilkada 2024 juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang sarat persoalan tata kelola, namun memiliki besaran anggaran hingga Rp 71 triliun di 2025.

Tidak tersentuhnya anggaran MBG, menurut Seira, justru menunjukan jika besarnya anggaran bukan masalah sesungguhnya yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah terkait wacana pilkada tak langsung.