Disaksikan Prabowo, Satgas PKH Serahkan 896,9 Hektare Kawasan Hutan ke Negara

Jakarta -

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menguasai 896,9 hektare lahan yang berada di dalam kawasan hutan tanpa izin. Seluruh lahan itu kini diserahkan kepada negara untuk dikelola.

Prosesi penyerahan lahan sitaan itu dilakukan di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap lima dengan total 896.969,143 Ha," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin di lokasi Rabu (24/12/2025).

Burhanuddin merinci, lahan seluas 240.575,383 Ha disita dari 124 subjek hukum yang tersebar pada enam provinsi. Lahan itu kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya lalu menyerahkan kembali kepada Badan Pengelola Investasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani untuk kemudian dikelola oleh PT. Agrinas Palma Nusantara.

Sedangkan 688.427 Ha lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Burhanuddin menyebut, selama sepulu bulan terakhir Satgas PKH telah menguasai lahan perkebunan seluas 4 juta hektare dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp 150 triliun.

Di hadapan Prabowo, Burhanuddin menegaskan bakal menindaklanjuti penyalahgunaan kawasan hutan. Sebab, menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.

"Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional," tegas Burhanuddi.

"Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang," sambung dia.

Dia memastikan bakal mengejar potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan senilai Rp 139 triliun.

"Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun," pungkasnya.

(ond/dek)