Dukung Langkah Kemlu, Anggota DPR Dorong Pengamanan Maksimal WNI di Iran

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Teheran yang terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran. Namun, Nurul tetap mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan WNI di Iran.

"Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI di Teheran dalam memantau kondisi WNI yang berada di sana, sekaligus menyiapkan berbagai skenario pengamanan," kata Nurul Arifin dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Hal itu disampaikan Nurul usai pemerintah melakukan asesmen situasi bersama KBRI Teheran dan menyusun rencana kontingensi jika kondisi keamanan memburuk. Hingga saat ini, pemerintah menyatakan belum menetapkan evakuasi karena mayoritas WNI, terutama pelajar dan mahasiswa di kota seperti Qom dan Isfahan, masih berada di wilayah yang relatif aman.

Meski begitu, Nurul meminta pemerintah tak sekadar memantau. Namun juga memperkuat langkah konkret yang melindungi keselamatan WNI di Iran.

Nurul menilai, pemerintah perlu memperluas komunikasi intensif dengan WNI. Khususnya, kata dia, terkait pergerakan massa dan potensi risiko di kota-kota tempat para WNI berada.

"Kita mendorong Kemlu RI untuk memperluas jaringan komunikasi, meningkatkan kesiagaan lewat jalur darurat, serta menyiapkan kemungkinan evakuasi cepat apabila informasi di lapangan menunjukkan risiko yang signifikan," ujar Nurul.

Menurutnya, pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan jelas kepada WNI di Iran. Termasuk, imbauan untuk menjauhi pusat demonstrasi, menghindari kerumunan, dan terus berkoordinasi dengan KBRI Teheran.

Di sisi lain, Politikus Partai Golkar ini menyatakan dukungan penuh terhadap sikap proaktif Kemlu RI yang telah menetapkan rencana kontingensi serta mengimbau WNI menunda perjalanan ke Iran hingga situasi kondusif.

"Kami mendukung penuh langkah Kemlu yang tidak gegabah dan tetap mengedepankan keselamatan WNI. Ini menunjukan bahwa pemerintah bertindak dengan pendekatan yang terukur namun tetap tegas dalam memastikan keselamatan warga negara kita di luar negeri," lanjut Nurul.

Nurul menambahkan Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan WNI di luar negeri sebagai bagian dari fungsi check and balance antar lembaga.

Diketahui, saat ini Iran tengah mengalami gelombang protes besar sejak akhir Desember 2025, yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi dan melemahnya mata uang rial. Kemudian, aksi demonstrasi pun berkembang dengan cepat ke berbagai daerah dan mendapat respons keras dari otoritas lokal. Akibat aksi itu, ribuan orang dikabarkan meninggal dunia.

Meski begitu, Nurul menegaskan Indonesia tetap menjunjung prinsip nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sembari memastikan perlindungan maksimal bagi WNI.

"Kita menghormati kedaulatan Iran, namun dalam keadaan apapun keselamatan WNI menjadi prioritas mutlak. Pemerintah harus siap dengan segala alternatif kebijakan untuk memastikan hal itu," pungkas Nurul.

(amw/gbr)