FKBI: Penolakan Uang Cash Melanggar UU dan Hak Konsumen

BELUM lama ini viral di media sosial video seorang perempuan paruh baya yang dinarasikan ditolak membeli roti karena membayar dengan uang tunai atau cash. Dalam video yang ramai diperbincangkan publik itu dijelaskan bahwa gerai roti tersebut hanya melayani pembayaran via QRIS saja.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan, saat ini fenomena pembayaran via QRIS memang semakin eskalatif. Bukan hanya di merchant-merchant besar saja, tetapi sudah merambah ke kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Masyarakat dinilai sudah terbiasa dengan sarana pembayaran QRIS tersebut.

"Namun menjadikan sarana tunggal untuk transaksi dan menolak uang cash sebagai sarana pembayaran, jelas tidak dibenarkan baik dari sisi regulasi dan atau sosiologis," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Desember 2025.

Merujuk pada UU tentang Uang, Tulus menyebutkan uang adalah sarana absah untuk transaksi pembayaran di Indonesia. Dari sisi sosiologis, kata dia, tentu penggunaan uang sebagai sarana transaksi masih lebih dominan, dari pada menggunakan QRIS dan atau transaksi noncash lainnya.

Oleh sebab itu, menolak transaksi dengan uang tunai adalah tindakan yang tidak dibenarkan dari sisi regulasi, baik pada konteks UU tentang Uang dan atau UU tentang Perlindungan Konsumen. "Sebagai konsumen, punya hak memilih untuk menggunakan berbagai sarana transaksi, baik cash maupun noncash. Apalagi jangkauan pengguna QRIS dan atau transaksi non cash belum mendominasi dalam ranah transaksi di Indonesia," ujarnya.

Di Indonesia penggunaan transaksi QRIS bertumbuh signifikan. Pada 2024, jumlahnya mencapai 6,24 miliar transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp 659,93 triliun. Pertumbuhannya mencapai 194,04 persen. Ada pun jumlah pengguna QRIS mencapai 52,55 juta dengan 33,37 juta merchant. Sedangkan transaksi noncash secara keseluruhan baru mencapai 20 persen. Namun, menurut Tulus, tren penggunaan uang tunai untuk transaksi memang menurun, karena pada 2023 hanya 80 persen, sedangkan pada 2022 mencapai 84 persen.

"Bank Indonesia sebagai penggagas transaksi QRIS harus mengingatkan kepada seluruh merchant dan kalangan pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, dan bahkan masyarakat bahwa penggunaan QRIS adalah sarana transaksi opsional, walau memang berdimensi positif," kata Tulus.

Artinya, penggunaan transaksi uang tunai masih menjadi keniscayaan regulasi dan perilaku sosioligis masyarakat. Dia mengatakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian UKM UMKM juga harus memberikan edukasi kepada mitranya agar pelaku ekonomi tetap menyediakan akses pembayaran uang tunai.