Karier Bu Hakim di Batam Kandas Usai Selingkuh dengan Anggota Ormas

Karier hakim Pengadilan Negeri Batam berinisial HS kandas gara-gara pelanggaran kode etik. HS dinyatakan terbukti berselingkuh dengan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Dirangkum detikcom, Senin (22/12), HS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat alias dipecat oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sidang MKH itu digelar di Gedung MA, Kamis (18/12).

"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 4 huruf e Perjanjian Bersama KY dan MA terkait Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Ketua MKH Hakim Agung Prim Haryadi.

Awal Mula Perselingkuhan Terungkap

Perkara ini bermula dari laporan suami sah HS. Bu hakim dilaporkan suaminya karena diduga melakukan perselingkuhan dengan anggota ormas inisial S.

Perselingkuhan itu diduga telah terjadi sejak tahun 2023 melalui aplikasi chat atau video call. Seiring proses pemeriksaan, ditemukan bukti berupa dokumen foto saat terlapor dan S terlihat bersama di kegiatan resmi pengadilan.

Selain itu, ada juga bukti mobil milik terlapor yang terparkir di sebuah hotel. MKH menyatakan terlapor telah dilaporkan ke atasannya, tetapi sikapnya tidak berubah.

Coba Hindari Sanksi

Terlapor juga sudah pernah dipanggil oleh Badan Pengawas MA, tetapi tidak bersedia untuk datang dengan berbagai alasan. Selain itu, HS juga mengajukan pensiun dini meskipun secara persyaratan tidak ditemukan urgensinya.

Selama proses pemeriksaan, pihak Bawas MA telah menyurati terlapor untuk melakukan pembelaan. Tetapi, alamat terlapor tidak dapat dihubungi sehingga terlapor dianggap sudah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan.

Terlapor juga mangkir dari pekerjaannya. Selain itu, HS juga mengajukan pengunduran diri dari jabatan hakim, tetapi belum disetujui oleh MA.

MKH Putuskan Pecat HS

Dalam pembelaannya, HS menyatakan dirinya telah mengabdi sebagai hakim sangat lama, tidak pernah melanggar pidana dan KEPPH. Meskipun demikian, MKH menganggap bukti dari tim Bawas MA sudah cukup membuktikan terjadinya perselingkuhan.

"Hal yang meringankan tidak ada. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor menjatuhkan wibawa peradilan dan tidak sesuai dengan visi misi MA," ujar Prim Haryadi.

MKH ini merupakan usulan MA yang diketuai oleh Hakim Agung Prim Haryadi. Sebagai perwakilan dari MA lainnya adalah Hakim Agung Lailatul Arofah dan Hari Sugiharto. Sedangkan dari KY diwakili oleh Joko Sasmito, M Taufiq HZ, Binziad Kadafi, dan Sukma Violetta.

(haf/rfs)