Mendagri Pertimbangan Bantuan Lembaga PBB ke Aceh

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mempertimbangkan bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Kedua lembaga itu kemungkinan akan memberikan bantuan berupa konseling untuk perempuan dan anak korban terdampak bencana di Aceh.

"Paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita," kata dia dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025.

Tito mengaku belum mengetahui jenis konseling yang akan diberikan. Dia masih membicarakannya dengan UNDP dan Unicef.

"Inil yang akan kami bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kami pertimbangkan," kata dia.

Tito mengaku sudah membaca surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta bantuan kepada dua lembaga PBB itu. Namun, dia berkata Muzakir tidak mengetahui ada surat itu. 

"Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut. Kami cek sepertinya sekertaris daerah Aceh yang mengirim karena adanya tawaran," kata dia. 

Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri saat ini berkomunikasi intens dengan pemerintah Aceh dan UNDP dan Unicef untuk membahas bantuan. 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya mengaku tidak mengetahui perihal surat permintaan bantuan Pemerintah Provinsi Aceh yang dikirim ke dua lembaga PBB. Dia justru mengatakan bahwa surat permohonan bantuan penanganan bencana itu dikirim ke lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem, sapaan Muzakirm di Banda Aceh, pada Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara usai menerima bantuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

UNDP adalah lembaga yang berfokus kepada pembangunan negara, termasuk di dalamnya memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sedangkan Unicef berfokus pada kesejahteraan anak. 

Juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan, alasan Pemprov Aceh bersurat ke UNDP dan Unicef adalah lantaran kedua lembaga itu dianggap memiliki perhatuan khusus terhadap penanganan bencana. Terutama dengan pengalaman kedua lembaga yang turut membantu penanganan tsunami 2004 silam, pemerintah daerah itu pun berharap bisa mendapat dukungan untuk sekarang.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” tutur Muhammad.