Ormas Gerakan Rakyat Tak Setuju Usulan Pilkada Lewat DPRD

ORGANISASI Masyarakat atau Ormas Gerakan Rakyat menyatakan kontra atas usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan bahwa besarnya ongkos politik tidak bisa dijadikan dalih untuk mengusung Pillkada tak langsung. 

"Apa yang menjadi hak rakyat untuk memilih pemimpin ini tidak bisa diambil dengan alasan ekonomis, dengan alasan efisiensi," kata Sahrin saat melalui sambungan telepon pada Senin, 22 Desember 2025.

Menurut dia, dalih menghemat ongkos justru akan mereduksi apa yang menjadi hak demokrasi rakyat. Sebab, kata dia, rakyat tetap harus memiliki hak pilih terutama saat anggota dewan kini tidak bisa dipercayai sepenuhnya.

Sahrin juga menilai bahwa proses demokrasi secara langsung yang saat ini berjalan itu adalah sesuatu yang ideal. Sehingga Sahrin meyakini sekarang belum saatnya bagi masyarakat untuk mempercayakan hak pilih pilkada kepada DPRD.

"Ketika ada krisis kepercayaan terhadap wakil, maka tentunya belum saatnya kewenangan untuk pemilihan-pemilihan itu (diwakilkan)," kata Sahrin. 

Oleh sebab itu, dia berujar bahwa Gerakan Rakyat senantiasa mendorong sistem Pilkada secara langsung. Dengan alasan, "karena itu adalah hak rakyat yang pada saat ini ketika mengalami krisis kepercayaan, tidak boleh diwakilkan oleh mekanisme apa pun," ucap dia. 

Wacana Pilkada tak langsung kembali muncul setelah Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas I tahun 2025 pada Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam forum tertinggi kedua di partai beringin itu, Golkar menegaskan untuk Pilkada melalui DPRD. 

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Desember 2025. 

Saat membuka Rapimnas pada sehari sebelumnya, Bahlil mengakui bahwa usulan itu memicu perdebatan di antara pengurus Golkar. Ia mengatakan tak semua sepakat. Sebab ada pula yang mengusulkan opsi lain untuk menekan pengeluaran Pilkada. 

Proses kajian internal tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD diklaim memakan waktu satu tahun. Namun, Bahlil menekankan bahwa sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan menghemat ongkos biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon.