Pemkot Surabaya Bentuk Satgas Anti-Preman

PEMERINTAH Kota Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman. Satgas ini tersebar di lima titik Surabaya untuk memberantas praktik premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa satgas ini bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, dan Polri. Satgas Anti-Preman akan memiliki posko di lima titik, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

“Setiap wilayah ada penanggung-jawabnya. Mereka akan berputar di setiap wilayah,” kata Eri pada Rabu malam, 31 Desember 2025.

Eri melanjutkan, satgas Anti-Preman akan segera melaksanakan apel kesiapan dan bertugas di setiap wilayah. Pemkot juga menyiapkan posko satgas ini di samping Inspektorat Surabaya sebagai pusat aduan dan koordinasi bersama.

“Kami berkomitmen menjaga Kota Surabaya. Tidak ada lagi praktik premanisme. Jika masih ada, kami proses secara hukum,” ucap Eri.

Eri juga menghimbau agar masyarakat segera melapor apabila menemukan praktik premanisme di lingkungannya. Setiap laporan yang masuk akan ditindak oleh Satgas Anti-Preman.

Saat disinggung soal keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam praktik premanisme, Eri menegaskan bahwa hal itu adalah ranah kepolisian. Namun, jika benar adanya keterlibatan itu, Pemkot Surabaya akan membubarkan ormas tersebut.

“Yang menentukan ada atau tidaknya keterlibatan lembaga (ormas) adalah aparat penegak hukum. Kalau terbukti lembaga ormas terlibat, akan kami rekomendasikan untuk dibubarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, terjadi insiden pengusiran paksa yang dilakukan oknum kelompok massa kepada seorang warga Surabaya dari rumahnya, Elina Widjajanti. Akibat kasus ini, Eri berencana membentuk Satgas Anti Premanisme. Terlebih, pengusiran ini diduga melibatkan kelompok massa dari sebuah organisasi masyarakat (ormas).

“Kemarin kejadian ini viral karena dilakukan oleh ormas, maka akan kami bentuk Satgas Anti Preman yang melibatkan TNI, Polri, dan seluruh suku di Surabaya,” ucapnya.