Peta Partai di Parlemen Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

HASIL rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada Sabtu, 20 Desember lalu menghasilkan usul digulirkannya kembali sistem pemilihan kepala daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sebelum itu, Golkar beberapa kali menggaungkan usul tersebut, termasuk di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, usul mengembalikan Pilkada dipilih DPRD sebetulnya telah lama dikaji oleh tim politik partainya. Namun, dalam Rapimnas lalu, seluruh DPD Golkar mendukung agar sistem tersebut kembali diterapkan. "Alasan utamanya, biaya politik yang mahal," kata Doli, Ahad, 21 Desember 2025.

Selain Golkar, sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di DPR turut mendukung agar sistem Pilkada tak langsung diberlakukan. Berikut sikap partai di DPR soal wacana tersebut:

1. PKB
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB turut mendukung usul Pilkada dipilih DPRD. Legislator fraksi PKB Muhammad Khozin mengklaim, sistem Pilkada langsung perlu dievaluasi untuk perbaikan proses demokrasi di daerah. Menurut dia, konstitusi telah memberi panduan pilkada dapat dilakukan dengan sistem apa pun selagi memenuhi prinsip yang demokratis. 

"Biaya politik mahal, rawan korupsi, hingga dekonsentrasi gubernur sebagai representasi pemerintah pusat jadi pertimbangan kami," kata Khozin.

2. PKS

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan masih mengkaji usul Pilkada dipilih DPRD. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya masih menampung pelbagai masukan, baik dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga konstituen. "Ada waktunya akan kami sampaikan sikap secara resmi melalui fraksi di DPR," kata Kholid.

Sebelumnya, PKS mendukung usul Pilkada dipilih DPRD. Ketua DPP bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang kini menjadi Presiden PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, PKS mendukung usul Pilkada dipilih DPRD sebagaimana disampaikan Prabowo.

"Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata Almuzammil, 18 Desember 2024.

3. Partai Demokrat

Partai Demokrat mengatakan juga masih mengkaji usul Pilkada tak langsung. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan belum ada keputusan final dari partainya terhadap usul tersebut. "Semua masukan, kajian, dan dinamika politik akan menjadi pertimbangan sebelum menentukan sikap resmi," ujar Herman.

Pada 2014, Partai Demokrat yang kala itu berstatus sebagai partai pemerintah menolak usul Pilkada dipilih DPRD. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menolak usul tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat, mengatakan usul Pilkada tak langsung masih dalam proses pembahasan di internal partainya. "Belum ada keputusan apa pun dari hasil kajian dan pembahasan soal itu," kata Lestari, kemarin, 22 Desember 2025.

6. PAN

Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan mendukung usul Pilkada dipilih DPRD. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya akan mendukung usul penghapusan Pilkada langsung dengan mempertimbangkan berbagai masukan. "Jangan sampai pembahasan nantinya memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva, kemarin, 22 Desember 2025.

7. PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menolak usul Pilkada dipilih DPRD. Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, selain karena PDIP masih berfokus dalam membantu penanggulangan bencana ekologi di Sumatera, urusan sistem Pilkada juga masih cenderung prematur untuk dibahas saat ini. 

"Sikap kami tidak berubah sejak 2014. Menolak pilkada dipilih oleh DPRD," kata Komarudin Senin, Ahad 21 Desember 2025. Alasannya, kata dia, reformasi sudah melahirkan sistem pemilihan yang demokratis. "Jangan lagi dimundurkan."