PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pihak swasta berminat membeli material lumpur pascabencana di Sumatera. Material lumpur itu tersebar di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Prabowo, informasi ketertarikan swasta itu dia dapat dari laporan para kepala daerah. "Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik," kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Aceh pada Kamis, 1 Januari 2025 yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Prabowo berujar pihak swasta bisa memanfaatkan material lumpur banjir yang ada di mana-mana. Selain di sungai, kata dia, mereka juga bisa membeli lumpur yang menutupi sawah.
Prabowo mempersilakan pemerintah daerah yang ingin menjual material lumpur ke pihak swasta. "Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan," tutur mantan menteri pertahanan ini.
Prabowo berujar pemanfaatan lumpur oleh swasta bisa mempercepat normalisasi sungai yang mendangkal akibat sedimen dari banjir dan longsor. Selain itu, kata Prabowo, pembelian material lumpur juga memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah.
"Nanti juga bermanfaat itu kalau bisa lumpurnya kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan, langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar, enggak? Gubernur, bupati ada semangat sedikit, ya, kalau tahu begitu," tutur Prabowo.
Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Kuala untuk mengatasi pendangkalan sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatera. Usulan itu telah disetujui Presiden Prabowo.
Satgas akan bertugas mempercepat pengerukan kuala dan sungai yang mendangkal akibat lumpur banjir. Usul pembentukan Satgas Kuala disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie menyebut telah mengkoordinasikan rencana itu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Kami membentuk Satgas Kuala," kata Sjafrie dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden Prabowo di Aceh pada Kamis, 1 Januari 2025 seperti disiarkan Sekretariat Presiden.
Menurut Sjafrie, Satgas Kuala terdiri dari dua komponen. Pertama, Satgas terdiri dari petugas untuk pendalaman atau pengerukan kuala. Kedua, Satgas juga memiliki tugas untuk pemanfaatan air yang ada di kawasan kuala.
Sjafrie berujar kapal-kapal yang dikerahkan Satgas Kuala nantinya tidak hanya untuk pengerukan sedimen. "Kapal tersebut akan dipasang water treatment system, sehingga air yang ada di kuala bisa diambil, diolah, dan dimanfaatkan sebagai air jernih," tuturnya.
Sjafrie berujar Satgas Kuala dibentuk pada Kamis, 1 Januari ini. Dia menargetkan Satgas ini akan mulai beroperasi dalam waktu dua pekan.





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5460853/original/058795000_1767324180-jo_yon_woo.jpeg)

















