Prabowo Undang Guru Besar UMY yang Sudah Meninggal ke Istana

WAKIL Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengkritik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena tidak cermat mencantumkan nama guru besar UMY, Bambang Cipto, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Pilihan editor: Mengapa Negara Tidak Mengakui Pernikahan Beda Agama

Bambang Cipto, Rektor UMY periode 2012-2016, meninggal di Yogyakarta pada 17 Agustus 2025. Prabowo mengundang 180 guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta untuk berdialog tentang peran perguruan tinggi mendukung Asta Cita pada Kamis besok.

Nama Bambang Cipto muncul pada urutan 175 pada surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Kamis, 15 Januari 2026. Warkat bertanggal 9 Januari 2026 itu menyertakan agenda bertajuk taklimat dan dialog bersama presiden. Surat undangan yang diteken Direktur Jenderal Khairul Munadi ini menyebar di kalangan akademisi.

Menurut Zuly Qodir, surat undangan itu menunjukkansengkarut surat-menyurat. Kementerian, kata dia, terkesan tergesa-gesa dan tidak teliti. Di era kemudahan memperoleh informasi, kementerian seharusnya mengecek melalui sejumlah sumber.

Zuly berkelakar undangan resmi itu ditujukan bagi Bambang yang dikenal sebagai orang saleh untuk bangkit dari kubur. “Itu kesalahan fatal,” kata Zuly dihubungi pada Rabu, 14 Januari 2026.

Tempo mengecek surat undangan tersebut kepada juru bicara UMY. Staf Sekretariat UMY telah menerima surat undangan yang mencantumkan nama almarhum Bambang. Zuly Qodir juga masuk dalam daftar undangan itu.

Zuly mendapatkan kiriman dua surat undangan sebagai wakil rektor dan guru besar. Yang pertama surat dari Sekretariat Kepresidenan yang dikirim langsung kepadanya. Yang kedua dikirim ke kampus UMY.

Zuly menolak memenuhi undangan Prabowo dengan alasan tidak sanggup mendengarkan pidato berapi-api Prabowo selama berjam-jam. Undangan Prabowo kepada guru besar itu, menurut dia, mirip dengan kebiasaan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. “Guru besar hanya bisa manggut-manggut pada Soeharto. Mereka tak berani kritis,” katanya.

Bedanya, menurut Zuly, pada gaya komunikasi. Pidato Prabowo cenderung berapi-api menunjukkan keberhasilan program pemerintah dan Soeharto berceramah dengan suara yang kalem. Keduanya, menurut Zuly, sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka punya kekuasaan yang lebih besar ketimbang para intelektual kampus.

Forum itu, kata dia, akan berjalan tidak seimbang karena para profesor tidak leluasa mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran guru besar hanya menjadi alat legitimasi dan afirmasi bahwa Prabowo-Gibran sukses menjalankan Asta Cita. “Padahal, forum itu belum tentu mewakili suara ilmuwan seluruh Indonesia,” kata dosen ilmu pemerintahan itu. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum merespons perpesanan WhatsApp Tempo ihwal kritik sejumlah guru besar yang mengkritik undangan tersebut. Pesan yang dikirim ke nomor petugas protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sesuai yang tertera dalam surat undangan itu juga belum direspons.

Pilihan editor: SPPG Sindang Sari Bantah MBG Disebut Busuk dan Berlendir