Pramono: Semua Perusahaan Harus Menerapkan UMP Baru

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung Wibowo menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta sebesar Rp 5.729.876 untuk 2026. Pramono menegaskan semua perusahaan di Jakarta harus menuruti ketentuan ini.

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengawasi perusahaan-perusahaan agar taat. "Kalau ada yang tidak menerapkan tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ketegasan terhadap hal tersebut," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 24 Desember 2025.

Menurut Pramono, seluruh perusahaan wajib menerapkan UMP terbaru mulai 1 Januari 2026. Namun, dia tidak menyampaikan apakah pemerintah provinsi akan memberikan sanksi bagi korporasi yang tidak menggaji karyawannya dengan UMP terbaru.

UMP Jakarta terbaru naik 6,17 persen dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 5.396.761. Total kenaikan upah minimum di Jakarta adalah Rp 333.115.

Untuk menentukan besaran UMP Jakarta 2026, Pemerintah Provinsi Jakarta mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tentang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan terbaru, pemerintah pusat menetapkan rumus perhitungan kenaikan UMP tahun depan dengan formula berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Rentang koefisien alfa dari pusat untuk UMP 2026 berada di angka 0,5 hingga 0,9.

Besaran alfa dari rentang itu akan dikerucutkan di level daerah. Pramono menyampaikan Pemerintah Provinsi Jakarta memilih alfa di angka 0,75 setelah diskusi di Dewan Pengupahan yang melibatkan buruh dan pengusaha.

Menurut Pramono, pengusaha dan buruh sempat berbeda pendapat dalam penentuan alfa yang digunakan di Jakarta. Dia menyampaikan para pengusaha ingin agar alfa yang digunakan adalah 0,5 atau 0,55. Sementara perwakilan buruh ingin agar alfa di atas 0,9.

Pramono mengklaim saat ini besaran alfa 0,75 telah disepakati di Dewan Pengupahan. "Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima oleh semua pihak," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Pramono menyampaikan Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan melanjutkan berbagai subsidi untuk buruh dan pengusaha bersamaan dengan kenaikan UMP 2026. Untuk para buruh, kata dia, pemerintah tetap memberlakukan subsidi transportasi publik, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, hingga akses air minum melalui PAM Jaya.

Sementara untuk pelaku usaha, Pramono berujar pemerintah daerah juga memberikan berbagai insentif. "Kami memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi, dan insentif perpanjakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tuturnya.

Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno sebelumnya mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi acuan untuk penghitungan UMP 2026. Dalam PP ini, pemerintah menerapkan indeks tertentu dengan alfa 0,5-0,9 sebagai acuan kenaikan upah.

Menurut Sunarno, pembuatan aturan tersebut minim partisipasi dari unsur serikat buruh. “Dan waktunya ini dibuat mepet, jadi menjelang hari Natal dan menjelang tahun baru, yang seharusnya kita sudah selesai membahas soal polemik kenaikan upah,” ucap Sunarno dalam diskusi daring bertajuk “Melawan Politik Upah Murah, Melawan Ketimpangan” pada Sabtu, 20 Desember 2025.