Rakernas I PDIP Desak Reformasi TNI-Polri dan Penguatan Supremasi Hukum

INFO TEMPO - PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya dalam menjaga demokrasi dan negara hukum dengan mendesak reformasi menyeluruh terhadap institusi TNI dan Polri, sekaligus penguatan supremasi hukum agar terbebas dari kepentingan kekuasaan dan politik praktis. Sikap tersebut dituangkan dalam rekomendasi eksternal yang dibacakan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026.

Rekomendasi dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di hadapan seluruh peserta Rakernas yang berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa profesionalisme aparat keamanan dan independensi penegak hukum merupakan fondasi utama bagi tegaknya demokrasi konstitusional.

Dalam rekomendasinya, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk segera melakukan transformasi Polri agar benar-benar tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan sebagai instrumen kekuasaan jangka pendek. Reformasi tersebut diarahkan pada penguatan akuntabilitas politik yang substantif serta pembersihan institusi dari anasir politik praktis.

“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk menjalankan transformasi Polri guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan,” ujar Jamaluddin.

PDI Perjuangan juga mendorong penguatan mekanisme checks and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam, termasuk pemberian kewenangan eksekutorial kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Partai menegaskan penolakan terhadap praktik dwifungsi dan mendorong realokasi anggaran demi peningkatan kesejahteraan personel Polri di tingkat akar rumput.

Sementara itu, terkait institusi TNI, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya menjaga amanat Reformasi 1998 dengan memastikan TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjauhi politik praktis. Rakernas I juga merekomendasikan pembangunan kekuatan pertahanan nasional berbasis prinsip kemandirian, prioritas industri dalam negeri, serta perencanaan strategis yang didasarkan pada kajian ancaman riil.

Dalam aspek tata kelola internal, partai mendorong penguatan sistem meritokrasi, senioritas, dan jenjang karier yang terukur untuk menjaga soliditas serta memastikan loyalitas tunggal TNI kepada konstitusi. Di saat yang sama, peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi pertahanan.

Selain reformasi sektor keamanan, Rakernas I PDI Perjuangan juga menaruh perhatian serius pada kondisi demokrasi dan penegakan hukum. Partai menegaskan penolakan terhadap praktik menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan maupun instrumen persaingan politik dan bisnis.

“Penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tidak boleh dijadikan alat kekuasaan politik. Hukum harus independen dan menjadi penyokong utama perwujudan keadilan serta kepastian hukum,” tegas Jamaluddin.

PDI Perjuangan menilai bahwa penguatan demokrasi hanya dapat terwujud melalui pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan yang efektif, perlakuan adil terhadap seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, serta perlindungan kebebasan sipil, kebebasan pers, dan hak konstitusional warga negara.

Rakernas I juga mendorong reformasi sistem politik nasional agar selaras dengan sistem presidensial melalui penyederhanaan sistem multipartai, serta perbaikan norma hukum pidana yang selama ini dinilai multitafsir. Partai menegaskan komitmennya untuk melindungi suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum.

Dengan rangkaian rekomendasi tersebut, PDI Perjuangan menegaskan posisinya untuk berdiri di jalur konstitusi, menjaga profesionalisme aparat negara, serta memastikan hukum dan demokrasi berjalan sebagai pilar utama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)