Refleksi Akhir Tahun 2025, Kemensos Tuntaskan Tiga Mandat Presiden

INFO TEMPO - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan serapan anggaran mencapai lebih dari 97 persen hingga Rabu, 31 Desember 2025. Berbagai program strategis dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta menyalurkan bantuan sosial secara adaptif. Seluruh upaya tersebut selaras dengan tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bansos tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tingginya serapan anggaran diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Serapan kita per hari ini sudah lebih daripada 97 persen. Ini adalah satu hal yang menjadi catatan dan kita harapkan serapan yang 97 persen lebih itu berdampak di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gus Ipul dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta.

Ia menjelaskan, seluruh program Kemensos pada 2025 telah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta mengakomodasi program prioritas nasional. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat pelaksanaan program pada 2026 melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kementerian Sosial menjadi bagian dari kerja besar Bapak Presiden. Kita akan berkolaborasi dan mengintegrasikan seluruh program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Dari sisi tata kelola, Kemensos terus menunjukkan perbaikan signifikan. Sejumlah capaian diraih, antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan 2024, Nilai Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 86,78 (A), serta predikat Kementerian Terbaik II pada ajang BKN Award. Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sembako kepada lebih dari 18 juta KPM, serta menetapkan 96,8 juta jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Selain itu, penebalan bansos Juni–Juli menjangkau 17,72 juta KPM dan BLTS Kesra disalurkan kepada 33,2 juta KPM pada periode Oktober hingga Desember.

Sejalan dengan mandat Presiden, Kemensos juga mendorong kemandirian melalui program pemberdayaan. Sebanyak 77.932 keluarga telah digraduasi dari penerima bansos menjadi pelaku usaha mandiri. “Melalui program yang terukur dan terstruktur, keluarga penerima bansos akan beralih ke program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian,” kata Gus Ipul.

Pada layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, Kemensos menyalurkan 12.119 unit alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, memfasilitasi operasi katarak gratis bagi 6.209 lansia, memberikan pembinaan kewirausahaan kepada 3.042 orang, serta menjangkau layanan Atensi Sosial kepada 12 Penerima Atensi Sosial (12-PAS) di seluruh Indonesia.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus utama pengentasan kemiskinan terpadu. Sepanjang 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan melayani 14.846 siswa dari Desil 1 dan 2 DTSEN. Program ini terintegrasi dengan berbagai program unggulan Presiden lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, PBI-JK, hingga Kopdes Merah Putih. “Sehingga nanti anaknya lulus kemudian keluarganya juga naik kelas. Ini yang akan kita perkuat pada 2026 dengan perencanaan yang lebih baik,” ujar Gus Ipul.

Dalam penanganan bencana di Sumatera pada akhir tahun, Kemensos juga bergerak cepat melalui distribusi logistik, dapur umum, pemulihan sosial, dan layanan dukungan psikososial dengan total bantuan mencapai Rp100,48 miliar. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya birokrasi yang adaptif agar pelaksanaan program dapat berjalan cepat dan tepat.

Kegiatan refleksi ini turut dihadiri jajaran pimpinan Kemensos, mulai dari Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, hingga pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.(*)