Respons Rais Aam PBNU Soal Saran Islah dengan Gus Yahya

RAIS Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftachul Akhyar menyatakan menghormati hasil Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Ahad, 21 Desember 2025. Forum tersebut merekomendasikan agar terjadi islah dengan kubu Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif K.H. Anwar Manshur selaku salah satu Mustasyar PBNU. Tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan mekanisme Jam’iyah,” kata Miftachul Akhyar dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Desember 2025. Rais Aam berkukuh bahwa pemberhentian Yahya dari Ketua Umum PBNU sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.

Forum Musyawarah Kubro di Ponpes Lirboyo menetapkan bahwa tiga hari setelah rekomendasi keluar, kubu Yahya dan Rais Aam harus bisa mencari jalan tengah terhadap polemik di internal PBNU. Miftachul Akhyar menuturkan, pemberhentian Yahya Cholil didasarkan hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Keputusan itu juga diperkuat dalam Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025, yang kemudian mengangkat Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.

Sehingga ia mengklaim bahwa keputusan itu tidak bisa dipandang sebagai tindakan sepihak Rais Aam, melainkan hasil kesepakatan melalui proses kelembagaan yang dijalankan secara bertahap dalam forum resmi.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional,” kata dia.

Rais Aam mengaku telah menyediakan kesempatan kepada Gus Yahya sebelum ia resmi diberhentikan pada 20 November 2025. Yaitu pada 13 dan 17 November lalu. Namun, Yahya saat itu dianggap keluar dari forum lebih cepat dari waktu yang disediakan oleh Rais Aam.

Miftachul Akhyar menyatakan menghormati semua masukan untuk menyelesaikan polemik dualisme di PBNU. Kendati begitu, ia memandang bahwa keputusan pemberhentian Yahya telah melalui prosedur organisasi dan hasilnya harus dipatuhi untuk menjaga maruah PBNU.

Beberapa waktu terakhir, NU dihadapkan pada ketegangan internal yang dipicu oleh perbedaan sikap dan tafsir organisasi, termasuk perihal kepemimpinan, kebijakan strategis PBNU, serta wacana penyelenggaraan muktamar. Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU menilai tindakan Gus Yahya melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 dan meminta ketua umum untuk mundur. 

Di sisi lain, Yahya menilai bahwa forum itu tidak berwenang untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia berpendapat, pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan lewat muktamar PBNU.

Saat ini, ia menyatakan masih menunggu jawaban resmi dari sepuh dan penasihat NU yang menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Ahad, 21 Desember 2025.

“Hasil Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo sudah diumumkan dan diketahui semua pihak. Kemarin saya mengirim pesan awal, lalu pagi tadi saya kirim surat resmi untuk menghadap. Sekarang saya menunggu jawaban,” ujar Gus Yahya seusai berkunjung ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, pada Senin 22 Desember 2025.

Gus Yahya menyatakan siap mengikuti proses yang ada dan membuka ruang dialog lanjutan demi menjaga persatuan Nahdlatul Ulama. Dia menegaskan, semua harus ditempuh dengan tenang dan penuh tanggung jawab.

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara forum kiai sepuh dan mustasyar NU, Abdul Mu’id Shohib, menyatakan Musyawarah Kubro ini menghasilkan keputusan strategis sehubungan dengan mekanisme penyelesaian persoalan organisasi. Ada tiga poin yang disepakati. 

Pertama, forum kiai sepuh memohon agar kedua belah pihak melakukan islah secepatnya. “Islah dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak hari ini Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12:00 WIB,” kata Mu’ib dalam keterangannya.

Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada mustasyar untuk membentuk panitia muktamar yang netral. Dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan, terhitung sejak batas akhir islah.

Ketiga, jika opsi satu dan dua tidak terpenuhi, para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus wilayah/pengurus cabang (PW/PC) yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan.