Senator Ini Tolak Sawit dan Pembangunan Batalion di Papua

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyatakan tak setuju atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman sawit di Bumi Cendrawasih. Paul Finsen mengatakan penolakannya merupakan aspirasi masyarakat adat Papua.

Ia pun meminta kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin untuk melaporkan penolakan itu kepada Prabowo sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Permintaan tersebut disampaikan saat sesi interupsi rapat paripurna DPD pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen di ruang rapat paripurna, kompleks DPR, DPD, MPR di Jakarta pada Rabu.

Selain sawit, Finsen juga menyampaikan keberatannya perihal pendirian Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di tanah Papua. Dia meyakini, markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan itu tidak selaras dengan kebutuhan di Papua.

Pasalnya, Yonif TP memiliki kompi khusus yang mengurus bidang pertanian dan peternakan. “Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit. Bukan markas tentara,” ujar dia.

Finsen pun mengingatkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan perbaikan masalah akses pendidikan dan kesehatan, alih-alih ketahanan pangan.

Setelah mendengar aspirasi Finsen, Ketua DPD Sultan menuturkan bahwa ia menghimpuan seluruh masukan yang disampaikan oleh anggota-anggotanya. Mantan wakil gubernur Bengkulu itu tengah mengupayakan tatap muka dengan Prabowo guna menindaklanjuti aspirasi para senator.

“Kami sedang mencari jadwal bertemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ucap Sultan.

Satu bulan lalu, Prabowo mendorong agar Papua ditanami kelapa sawit yang bisa menghasilkan bahan bakar minyak alternatif pengganti BBM berbahan bakar hidrokarbon. Arahan itu ia sampaikan saat memberi pembekalan kepada enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama jajaran kabinetnya dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025.

“Nanti kami berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit agar bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.

Prabowo mulanya menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi agar mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Bila Indonesia mengembangkan BBM alternatif, ia menaksir negara bisa menghemat pengeluaran untuk impor BBM hingga Rp 250 triliun setiap tahun.

Sehingga selain sawit, dia juga mendorong agar pengembangan energi baru terbarukan juga menggunakan bahan dasar sumber lokal. Misalnya kebun singkong dan tebu didorong untuk menghasilkan etanol.