Wamendagri Wiyagus Pastikan Desa dan Kelurahan Jadi Subjek Utama Pembangunan

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan desa dan kelurahan bakal ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Kemendagri memastikan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, hingga penggerakan ekonomi lokal terus dikebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI bahwa pembangunan harus dimulai dari desa," kata Wiyagus saat sambutan membuka 'Lokakarya Desa dan Kelurahan Berorientasi' acara Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali, dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Dalam acara yang dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jamintel Kejagung Reda Manthovani, dan sejumlah pejabat lainnya, turut diserahkan penghargaan kepada 57 desa dan kelurahan juara satu tingkat provinsi tahun 2025 dan enam perwakilan desa binaan. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Akhmad Wiyagus.

"Saya bangga bisa hadir di depan para kades dan lurah berprestasi," katanya.

Wiyagus mengatakan desa dan kelurahan berprestasi yang didapuk penghargaan adalah bukti nyata bahwa dari kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat mampu menjadi pusat pertumbuhan di tingkat lokal.

"Pengalaman yang dimiliki desa dan kelurahan berprestasi ini diharapkan dapat disebar luaskan dan dijadikan acuan untuk kemajuan di masa depan," imbuh dia.

Menurut Wiyagus, dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, pembangunan desa sangatlah prioritas. Pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa dinilai bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek yang berdaya, mandiri, dan inovatif.

"Hal ini sejalan dengan tema Hari Desa Nasional 2026 yaitu Bangun Desa, Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia" ujarnya.

Berbagai capaian pembangunan desa, kata Wiyagus, menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan pemerintah, menurut dia, jumlah desa dengan status berkembang dan maju terus meningkat.

Hal ini diiringi dengan makin banyaknya inovasi pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

"Artinya pembangunan di desa sudah menjadi barometer, bahwa Indonesia maju kalau desanya maju. Capaian ini tidak terlepas dari peran kepala daerah, perangkat desa dan kelurahan, serta dukungan aktif masyarakat," tuturnya.

(rfs/eva)