Akademikus Respons Mendagri Minta Pemda Bantu Daerah Bencana

GURU Besar Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, menyoroti permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah yang memiliki sisa anggaran lebih untuk membantu penanggulangan bencana Sumatera.

Dia mengatakan, dalam konteks sosial, permintaan Tito memang tak keliru. Namun, dalam konteks birokrasi dan bernegara, ajakan ini semestinya diiringi dengan dasar hukum, paling lemah penerbitan Surat Edaran.

"Kalau SiLPA kemudian main disalurkan tanpa diaudit terlebih dahulu, kepala daerah akan kena getahnya," kata Djohermansyah saat dihubungi, Kamis, 25 Desember 2025.

SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatran dan belanja pemerintah dalam satu periode anggaran yang menunjukan sisa dana belum digunakan.

Umumnya, Djohermansyah menuturkan, SiLPA digunakan untuk belanja pegawai oleh pemerintah daerah pada tahun baru sambil menunggu anggaran awal tahun disalurkan pemerintah pusat.

Namun, kata dia, alokasi SiLPA untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera tetap dapat dilakukan, dengan syarat tetap mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Nah, Mendagri harus memastikan jika SiLPA daerah ini sudah betul-betul disetujui oleh Badan Anggaran, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Djohermansyah.

Dihubungi terpisah, Pegiat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan serupa. Dia mengatakan, penggunaan SiLPA untuk pos anggaran lain sah-sah saja dilakukan karena adanya urgensi kebencanaan.

Masalahnya, kata dia, ajakan lisan dari Mendagri tidak serta merta menjadi legitimasi bagi daerah untuk menyalurkan SiLPA guna membantu bencana di Sumatera.

"SiLPA ini harus dikembalikan dulu, kemudian diaudit BPK, dan terakhir harus ada persetujuan dari Banggar DPR. Itu prinsip clean and good goverment-nya," kata Agus.

Tempo telah menghubungi Mendagri Tito Karnavian ihwal bagaimana mekanisme pengalokasian SiLPA daerah untuk membantu bencana di Sumatera.

Namun, hingga artikel ini dipublikasikan, pesan pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukan notifikasi dua centang abu, alias hanya terkirim saja.

Adapun, Tito meminta kepada pemerintah daerah yang masih memiliki sisa anggaran cukup besar di akhir tahun untuk turut membantu daerah bencana di Sumatera. Ia berharap solidaritas daerah dapat diwujudkan untuk percepatan pemulihan.

Ia menuturkan, sejumlah daerah terdampak bencana Sumatera memiliki sisa anggaran yang sangat terbatas. Misalnya, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara yang masih membutuhkan dukungan fiskal untuk pemulihan. Karena itu, bantuan dari sesama pemerintah daerah dinilai penting.

Di samping itu, kata dia, pemerintah pusat juga telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke daerah terdampak bencana. Tito menyebut telah menerbitkan surat edaran yang membolehkan pemerintah daerah membantu daerah lain yang terkena bencana.

"Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi," ujar mantan Kepala Polri itu, dikutip dari siaran pers, Rabu, 24 Desember 2025.