ASN Jadi Peserta Diskusi Buku Reset Indonesia di Trenggalek

KEGIATAN diskusi buku bertajuk "Reset Indonesia" kembali dihelat di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Salah satu penulis buku, Dandhy Dwi Laksono, mengatakan kegiatan itu dihelat pada Senin, 22 Desember 2025. "Dihadiri para aparatur sipil negara (ASN)" kata Dandhy melalui pesan WhatsApp, Selasa, 23 Desember 2025.

Dua hari sebelumnya, kegiatan diskusi buku "Reset Indonesia" di Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dibubarkan aparat dari unsur desa, kecamatan, hingga kepolisian dengan alasan tak memiliki izin.

Dandhy bercerita, ketika kegiatan akan dibuka, unsur pemerintah, bintara pembina desa, hingga polisi secara tiba-tiba datang dan meminta agar kegiatan itu dihentikan.

Padahal, kata Dandhy, panitia sebelumnya telah memberikan surat pemberitahuan kegiatan kepada kepolisian di tingkat sektor. "Surat panitia dicetak dan disampaikan kepada kepolisian setempat satu hari sebelum kegiatan dimulai," ujar dia.

Dhandy bersama tim penulis seperti Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu juga berupaya melakukan mediasi dengan aparat agar diskusi dapat terlaksana. Namun, mediasi tak membuahkan hasil. "Akhirnya kami pindah tempat," ucap dia.

Adapun, dia bercerita, dalam diskusi buku "Reset Indonesia" yang dihelat di Trenggalek dengan dihadiri ratusan ASN, para penulis banyak membahas pelbagai hal seperti reformasi pendidikan, lingkungan, pertanian, maupun terkait penolakan warga pada tambang emas. "Bahkan soal ide federalisme kami bahas," kata Dhandy.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Jules Abraham Abast membenarkan ihwal adanya pembubaran diskusi buku "Reset Indonesia" di Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Namun, ia tak memberikan jawaban rinci ihwal alasan kepolisian membubarkan kegiatan tersebut. Kepala Kepolisian Sektor Nglames Ajun Komisaris Polisi Gunawan sebelumnya membantah tudingan pembubaran diskusi buku Reset Indonesia oleh kepolisian. Bantahan itu dia sampaikan melalui beberapa media lokal.

Menurut Gunawan, pemberitahuan acara tersebut disampaikan panitia secara mendadak dan belum sepenuhnya sesuai prosedur.

Dia mengklaim polisi tetap membiarkan acara berlangsung. Gunawan menduga penghentian kegiatan diskusi adalah keputusan aparat pemerintahan setempat.