Dasco: Pimpinan DPR Bakal Bergantian Berkantor di Aceh

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan lembaga legislatif secara bergiliran akan berkantor di Aceh. Dia berujar DPR telah membangun posko satuan tugas pemulihan pascabencana di wilayah paling utara nusantara tersebut.

"Secara bergantian pimpinan DPR akan berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens," kata dia pada Selasa, 30 Desember 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra ini juga meminta agar tiap-tiap kementerian dan lembaga menempatkan perwakilannya di Aceh. Tujuannya agar koordinasi perihal penanganan pemulihan pascabencana dengan pemerintah daerah bisa lebih mudah.

Pimpinan DPR telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga, beserta kepala daerah dari Aceh di Posko Satgas Pemulihan Pascabencana pada Selasa, 30 Desember 2025. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Adapun perwakilan pemerintah pusat yang hadir dalam rapat ini adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Turut hadir pula Utusan Khusus Presiden di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Telkomsel Nugroho. Sementara pemerintah daerah yang hadir ialah Gubernur Aceh beserta bupati dari Provinsi Aceh yang terdampak bencana.

Dasco mengatakan rapat koordinasi yang digelar ini bisa mencegah potensi tumpang tindih kewenangan di lapangan. “Sehingga kemudian kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR dan BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap efisiensi dari sisi anggaran dan lain-lain," ucapnya.

Dasco mengatakan, rapat ini juga digelar untuk menindaklanjuti koordinasi antara DPR dan kepala daerah di Aceh. “Komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati, wali kota melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” ucap dia.

Dia menyatakan pertemuan antara DPR dan pemerintah ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara, kata dia, juga berencana kembali mengunjungi Aceh menjelang tahun baru 2026. Oleh karena itu, Dasco mengatakan sebelum presiden tiba di Aceh, para pemangku kepentingan diminta untuk menyinkronkan laporan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Dalam rapat itu, Bupati Aceh Utara Ismail Jalil mengeluhkan bahwa wilayahnya belum pernah dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto sejak bencana banjir bandang melanda Sumatera pada November 2025 lalu. Dia mempertanyakan apakah pemerintah pusat tidak mendapat kabar bahwa Kabupaten Aceh Utara juga terdampak bencana Sumatera.

“Selama ini Pak Presiden selalu ke Tamiang, Takengon Aceh Tengah, dan hadir di Pidie Jaya, termasuk Wakil Presiden. Tapi di Aceh Utara kayaknya bagaimana, saya rasa apa (Prabowo) enggak tahu ada banjir?” ucap Ismail dalam rapat di Aceh, yang disiarkan secara langsung melalui YouTube resmi DPR, Selasa, 30 Desember 2025.

Ismail menyatakan dari total 27 kecamatan dan 852 desa di Aceh Utara, jumlah yang terdampak sebanyak 25 kecamatan atau 696 gampong. Artinya, 81 persen wilayah Aceh Utara terdampak bencana banjir bandang Sumatera itu.

Di Aceh Utara, kata Ismail, sebanyak 124 ribu kepala keluarga atau 433 ribu jiwa menjadi korban banjir. Sementara itu, sebanyak 18 ribu kepala keluarga atau lebih dari 67 ribu jiwa terpaksa mengungsi.

Saat bencana menghantam, menurut dia, akses telekomunikasi pun terputus. "Kami tidak ada sinyal. Kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut. Kemudian, bagaimana sarana ibadah hanyut. Kemudian, manusianya hanyut dibawa arus, kami hanya bisa melihat di atap-atap," kata Ismail.

Ismail berujar, tingkat kerusakan di Aceh Utara melebihi tsunami. Pasalnya, kerusakan terjadi dari hulu hingga ke hilir. "Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu,” kata dia. “Makanya tidak viral. Mungkin itu alasan (pemerintah pusat) tidak hadir.”