Deretan Pernyataan Prabowo soal Penertiban Kawasan Hutan

PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp 6 trilliun dari satuan penertiban kawasan hutan pada Rabu, 24 Desember 2025. Uang tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan nikel, kemudian uang negara yang diselamatkan dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan kasus korupsi impor gula.

Dalam kesempatan tersebut, kepala negara menyampaikan pidato dan melontarkan sejumlah pernyataan yang menarik perhatian publik. Berikut sejumlah poin yang disampaikan Prabowo:

Prabowo Klaim Tidak Peduli Ditertawakan Saat Bicara Kekuatan Asing

Prabowo mengaku kerap ditertawakan oleh sejumlah pihak saat berbicara mengenai adanya kekuatan asing yang tidak menghendaki Indonesia maju. Prabowo mengklaim dirinya tidak memedulikan anggapan tersebut.

Menurut Prabowo, yang terpenting adalah melindungi kekayaan negara untuk rakyat Indonesia. "Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain, saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan untuk saya," kata Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan uang di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu 24 Desember 2025.

Minta Satgas PKH Jangan Mau Dilobi

Prabowo lantas meminta Satgas PKH untuk tidak menerima lobi dari para pengusaha-pengusaha ataupun pihak mana pun yang menjadi perantara para pelanggar aturan. Satgas diberikan tugas oleh negara untuk membela kepentingan rakyat.

Satgas PKH, yang dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, terdiri atas Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

"Saya perintahkan dengan tegas: Jangan ragu! Jangan pandang bulu! Jangan mau dilobi! Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar! Jangan surut semangat! Kita berada di jalan yang benar membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia," kata Presiden Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.

Bilang Pengusaha Melanggar Aturan Bertahun-tahun

Prabowo mengatakan kepada jajaran Satgas PKH, para pengusaha pelanggar aturan itu bertahun-tahun menguasai hutan-hutan secara ilegal. "Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan, yang berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," ujar Prabowo.

Denda dari Pelanggar Kasus Kehutanan Bisa Bangun 100 Hunian

Prabowo mengatakan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara yang diserahkan dari Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,62 triliun bisa membangun setidaknya 100 ribu hunian tetap untuk para pengungsi korban banjir di Aceh dan Sumatera.

Prabowo mencontohkan uang negara yang dikembalikan sebesar Rp 6,62 triliun itu dapat dipergunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, hingga membangun hunian tetap para pengungsi. Kepala negara kemudian bertanya kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang mendampinginya dalam acara tersebut, soal kebutuhan rumah untuk para pengungsi. 

Prabowo pun mendapatkan laporan bahwa hunian tetap yang harus dibangun untuk para korban bencana banjir dan longsor hampir 200 ribu unit rumah. "Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita," kata dia.