Hasil Survei Tempo Data Science : Hukum Bergerak, tapi Keadilan Belum Dianggap Merata

INFO TEMPO - Mayoritas publik merasa sistem dan penegakan hukum di Indonesia telah “berjalan”, tetapi belum sepenuhnya menutup jarak antara prosedur dan rasa keadilan. Secara umum, kondisi penegakan hukum nasional dinilai “biasa-biasa saja” (58 persen). Dan lebih dari separuh responden (55,2 persen) berpendapat hukum belum berlaku adil bagi semua kalangan.

Demikian hasil survei dari Tempo Data Science yang mengukur persepsi publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tempo Data Science menggelar Survei Nasional “Persepsi Publik terhadap 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto” pada 10–16 Desember 2025.

TDS menyurvei 1.260 responden yang dipilih lewat metode multistage random sampling, merepresentasikan populasi dan pemilih pada Pemilihan Umum. TDS mewawancarai mereka secara tatap muka menggunakan panduan kuosioner dengan margin of error ±2,9 persen dan selang kepercayaan 95 persen.

Persepsi publik terhadap penegakan hukum tadi menggambarkan situasi yang khas di negara demokrasi yang besar: publik bisa melihat aparat bekerja, tetapi tidak selalu yakin kerja itu memihak prinsip yang sama untuk semua orang. Dengan kata lain, problemnya bukan semata “ada/tidak ada tindakan”, melainkan “seberapa adil tindakan itu dirasakan”.

Karena itu, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya jumlah perkara atau intensitas penindakan, melainkan apakah warga merasa perlakuannya setara—dan apakah prosesnya mudah diakses ketika dibutuhkan. Pada titik ini, survei menjadi semacam kaca pembesar: ia memperlihatkan bahwa kepercayaan publik pada hukum sering lahir dari pengalaman paling dasar, seperti kemudahan layanan dan respons di lapangan, bukan hanya dari headline operasi besar. 

Dan ketika rasa adil masih diragukan, pekerjaan rumahnya menjadi berlapis: membenahi proses, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan institusi penegak hukum tidak hanya hadir, tapi juga bisa dipercaya.(*)