ICW: Pilkada Dipilih DPRD Tak Hilangkan Praktik Politik Uang

INDONESIA Corruption Watch menyoroti digulirkannya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui atau pilkada dipilih DPRD. Staf Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara, mengatakan dari aspek apa pun wacana ini tak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan.

"Pilkada dipilih DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang dan justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat," kata Seira dalam keterangan tertulis pada Selasa, 30 Desember 2025.

Dia menjelaskan, jika pertimbangan pilkada langsung oleh rakyat dihapus karena besarnya anggaran yang mesti dikeluarkan, hal tersebut mesti dikaji lebih komprehensif dan mendalam.

Menurut ICW, biaya pilkada 2024 ditaksir mencapai Rp 37 triliun atau lebih kecil dari biaya penyelenggaraan pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun.

"Jika besarnya anggaran adalah tolak ukur, apakah pemilihan presiden dan legislatif yang diselenggarakan secara langsung harus juga diubah mekanismenya?" ujar Seira.

Seira menyoroti anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 yang justru lebih banyak memakan anggaran dengan jumlah Rp 71 triliun. Padahal, proyek unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini sarat masalah dalam pelaksanaannya.

Besarnya proyek MBG tersebut, dia mengatakan, menunjukan jika besarnya anggaran bukanlah masalah yang sebetulnya. "Dengan logika yang sama, ada banyak program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo yang perlu dihentikan," ucap Seira.

Sebelumnya, usul menggulirkan kembali pilkada dipilih DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu 20 Desember lalu. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.

Usul Partai Golkar kemudian diikuti oleh partai politik pendukung pemerintahan Prabowo lainnya. PKB dan PAN misalnya, menilai usul tersebut tak melanggar konstitusi dan dapat mencegah mahalnya ongkos politik bagi kepala daerah yang bakal berlaga.

Adapun dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, Kamis, 12 Desember 2024. Prabowo mengatakan jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah.