Indonesia Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Oleh Soleh, menilai ada sejumlah nilai positif setelah Indonesia masuk sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2026. Dia berujar lembaga legislatif mendukung langkah itu agar target terpilih bisa tercapai.

Menurut Oleh, Indonesia bisa mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif perihal isu-isu HAM yang ada di Tanah Air. Terlebih, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir di rapat Dewan PBB. "Soal Papua, soal orang hilang. Kan penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti," katanya saat dihubungi pada Jumat, 26 Desember 2025.

Karena itu, Oleh berpendapat terpilihnya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB justru bisa membuat posisi itu sebagai alat propaganda yang positif. Khususnya untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.

"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain itu, dia berujar masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi. Menurut dia, bukan tidak mungkin Indonesia ke depan akan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap di PBB yang memiliki hak veto.

"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim (salah satu) yang terbesar," ujar Oleh.

Adapun masuknya Indonesia dalam calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia mendapat dukungan dari negara Asia-Pasifik untuk dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

"Indonesia akan berupaya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono dalam keterangan dikutip pada Jumat, 26 Desember 2025.

Keterpilihan negara yang dinominasikan akan diputuskan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Bila mandat itu jatuh ke Indonesia, Sugiono mengatakan jabatannya akan diisi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Di periode 2024-2026, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB. Kala itu Indonesia terpilih sebagai anggota setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara yang hadir pada pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 10 Oktober 2025. Indonesia tercatat pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.