IPC: DPR Minim Pengawasan Kasus Keracunan MBG hingga Bencana

INDONESIAN Parliamentary Center (IPC) menilai Dewan Perwakilan Rakyat selama setahun terakhir belum memanfaatkan hak-haknya dalam mengawasi kinerja pemerintah. Peneliti IPC, Choris Satun Nikmah, menjelaska, DPR memiliki tiga hak—hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat—dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Namun, IPC melihat parlemen tidak secara aktif menggunakan hak-hak tersebut dalam kasus-kasus yang menimbulkan korban. Beberapa kasus yang menjadi sorotan ialah keracunan makan bergizi gratis atau MBG hingga bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

“DPR tidak menggunakan hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat, yang seharusnya mereka punya dan bisa menggunakan itu, tapi selama satu tahun terakhir ini tidak digunakan dalam kasus-kasus yang tinggi korban seperti keracunan MBG maupun bencana ekologis,” ucap Choris dalam acara “Catatan Akhir Tahun: Laporan Pemantauan Kinerja DPR 2025” yang diselenggarakan IPC secara daring, Senin, 29 Desember 2025.

Per 23 Desember 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporakan korban keracunan MBG mencapai 20.012 orang. Sementara, jumlah korban tewas akibat bencana Sumatera yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 29 Desember 2025 sebanyak 1.140 jiwa, dengan korban hilang sebanyak 163 orang. Sementara BNPB mencatat ada 399,2 ribu korban terdampak yang belum dapat kembali ke rumahnya masing-masing.

Choris lantas menyoroti temuan kayu gelondongan pada bencana ekologis yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat secara bersamaan. IPC mempertanyakan DPR yang tidak juga menggunakan kewenangannya untuk mengawasi atau menjalankan fungsi check and balances terhadap kinerja pemerintah.

“Misalkan banjir di Sumatera banyak gelondongan kayu, DPR tidak reaktif, tidak aktif untuk melibatkan dirinya,” kata Choris.

Adapun IPC telah merilis laporan pemantauan kinerja DPR sepanjang 2025. IPC menyusun laporan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami dan menafsirkan secara mendalam dinamika, pola, maupun praktik kinerja kelembagaan DPR.

Sumber data utama laporan IPC ini berasal dari data sekunder berupa dokumen resmi, meliputi laporan singkat, risalah rapat, dan agenda rapat yang dihimpun dari situs resmi DPR sepanjang periode Januari-Desember 2025.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, IPC mencatat isu penegakan hukum menjadi pembahasan paling dominan, dengan total 58 kali rapat. Kemudian disusul isu agama sebanyak 52 kali rapat. Sementara itu, isu ihwal Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 43 kali rapat.

IPC mengingatkan bahwa tingginya frekuensi rapat belum tentu menggambarkan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Terutama jika tidak diikuti dengan penyelesaian perkara dan perbaikan kinerja aparat penegak hukum.