IPC: Kinerja DPR Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah

INDONESIAN Parliamentary Center (IPC) menyoroti praktik “pinjam tangan” dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR sepanjang 2025. Peneliti IPC, Choris Satun Nikmah, mengatakan dari sejumlah rancangan undang-undang, DPR cenderung mengesahkan RUU yang government-centrist atau lebih banyak mengatur soal penyelenggaraan negara.

“Kami melihat bahwa sebenarnya pemerintah ada ketakutan atau praktik pinjam tangan DPR untuk membuat RUU ini seakan adalah inisiatif DPR yang digunakan untuk memuluskan kinerja-kinerja eksekutif,” ujar Choris dalam acara “Catatan Akhir Tahun: Laporan Pemantauan Kinerja DPR 2025” yang diselenggarakan IPC secara daring, Senin, 29 Desember 2025.

Choris mencontohkan sejumlah RUU yang dianggapnya lebih banyak mengatur penyelenggaraan negara. Beberapa di antaranya RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi landasan hukum Badan Pengelola Investasi Danantara hingga RUU Tentara Nasional Indonesia yang mengatur usia pensiun prajurit dan jabatan TNI di lembaga publik.

Persoalan ini pun tak lepas dari proses pembahasan yang dinilai tergesa-gesa. Choris menyoroti pembahasan revisi UU BUMN dan revisi UU TNI tak lebih dari dua pekan. Revisi UU BUMN bahkan melewati tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR, menurut Choris. Lalu, RUU Penyesuaian Pidana juga disahkan DPR dalam 14 hari.

Sementara, RUU yang cenderung mengatur kepentingan publik seperti RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) tak kunjung disahkan sepanjang 2025 ini.

“RUU kepentingan publik seperti PPRT sudah 21 tahun mandek, RUU Masyarakat Adat 13 tahun,” kata Choris. “RUU yang soal lingkungan, misalkan RUU Kehutanan yang perlu untuk pengelolaan hutan, kemudian RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, yang dampaknya sekarang nyata dirasakan oleh kita semua.”

Adapun IPC telah merilis laporan pemantauan kinerja DPR sepanjang 2025. IPC menyusun laporan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami dan menafsirkan secara mendalam dinamika, pola, maupun praktik kinerja kelembagaan DPR.

Sumber data utama laporan IPC ini berasal dari data sekunder berupa dokumen resmi, meliputi laporan singkat, risalah rapat, dan agenda rapat yang dihimpun dari situs resmi DPR sepanjang periode Januari-Desember 2025. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah mengesahkan sembilan RUU inisiatif dan 13 RUU kumulatif terbuka selama setahun terakhir.