Ketua DPD Usul Pilkada Tak Langsung Hanya untuk Gubernur

KETUA Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Sultan Baktiar Najamudin merespons ide mengembalikan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Dia berujar mendukung wacana pilkada dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut.

Namun, menurut Sultan, penerapan pilkada tak langsung itu hanya dilakukan khusus untuk pemilihan gubernur. "Sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 25 Desember 2025.

Sebab, menurut Sultan, gubernur merupakan perpanjangan pangan pemerintah pusat yang bertugas membina dan mengawasi kinerja bupati serta wali kota. Dengan mekanisme pilkada tak langsung, ujar dia, dapat terjamin kepatuhan politik sekaligus memperkuat persatuan nasional.

Bahkan, Sultan menilai pemilihan gubernur paling ideal ditunjuk langsung oleh presiden. Dia menganalogikan pemilihan gubernur oleh presiden itu dengan penunjukan camat yang dilakukan bupati.

"Dalam struktur pemerintahan, harusnya jabatan gubernur sama seperti camat yang ditunjuk oleh bupati. Sehingga idealnya gubernur ditunjuk langsung oleh presiden," ucap Sultan.

Terlebih, Sultqn berpendapat pelaksanaan pilkada langsung cenderung berisiko menimbulkan konflik sosial. Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh rakyat juga memberikan beban ongkos politik yang mahal.

"Sehingga diperlukan upaya evaluasi sistem dan jumlah pilkada agar lebih efisien tanpa mengurangi hak partisipasi politik rakyat," kata Sultan.

Karena itu, menurut Sultan, pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung dengan pelibatan masyarakat. Dia mengatakan kedua jabatan itu sebagai institusi yang menentukan kebijakan publik sesuai dengan karakteristik sosial serta budaya masyarakat daerah.

Wacana mengembalikan sistem pilkada tak langsung kembali mencuat. Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional pada 20 Desember lalu menegaskan kembali dukungan untuk mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Golkar menilai skema tersebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Desember 2025. 

Bahlil menekankan bahwa sistem pilkada lewat DPRD akan menghemat ongkos biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Dia bercerita bahwa kekalahan paslon kepala daerah lewat pemilihan langsung justru kerap mendatangkan malapetaka. “Biaya politiknya sudah terlalu tinggi. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” kata dia.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus menduga faktor politik uang bukan jadi satu-satunya alasan bagi Partai Golkar untuk mendorong perubahan sistem pemilihan kepala daerah. "Politik uang sebagaimana yang digembor-gemborkan hanya untuk menarik dukungan saja," kata dia dihubungi pada Senin, 22 Desember 2025.

Lucius berpendapat ada pertimbangan dan kepentingan lain yang diincar Golkar dengan mengusulkan pilkada tidak langsung. Dia mengatakan menguatnya wacana itu tak terlepas dari kecenderungan pemerintahan Prabowo untuk menciptakan sentralisasi kekuasaan. "Saya lebih percaya ide pilkada dipilih DPRD ini didorong oleh nafsu untuk memusatkan kekuasaan ke presiden saja," ujarnya.