Komisi IV DPR Rencanakan Tinjau Ulang Anggaran Kehutanan

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan komisinya telah merencanakan peninjauan ulang anggaran untuk kehutanan dan daerah aliran sungai guna menjadi prioritas utama dalam pagu anggaran 2026.

Daniel menjelaskan, peninjauan ulang anggaran itu dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk pemulihan atau rehabilitasi ekosistem hutan. "Rehabilitasi hutan jangan sampai jadi proses simbolik saja," kata Daniel kepada Tempo, Kamis, 25 Desember 2025.

Peninjauan ulang anggaran ini, menurut Daniel, akan disampaikan setelah DPR kembali ke ruang sidang. Daniel memastikan, diseminasi rencana akan disampaikan menyeluruh kepada seluruh mitra kerja Komisi IV.

Nantinya, kata Daniel, rehabilitasi ekosistem hutan akan ditujukan dengan berbasis ekosistem lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar kawasan. "Bukan hanya akademikus, masyarakat adat dan sekitar akan jadi mitra untuk memulihkan kembali kualitas dan kuantitas hutan kita," ujar Ketua DPP PKB itu.

Tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dihantam bencana banjir bandang dan tanah longsor sejak 25 November lalu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 24 Desember 2025, korban meninggal di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat bencana ini mencapai 1.129 jiwa.

BNPB juga mencatat, sebanyak 174 orang masih dinyatakan hilang dan 7 ribu orang mengalami luka-luka. Kemudian, 157 ribu rumah dari tiga provinsi tersebut di 52 Kabupaten/Kota mengalami kerusakan berat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyebut, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebabkan oleh kerentanan ekologis yang kian meningkat imbas perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan. 

Kerentanan itu kian diperparah dengan terjadinya krisis iklim. Para periode 2016-2024, misalnya berdasarkan catatan WALHI, ada sekitar 1,4 juta hektar hutan di tiga provinsi ini yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 632 perusahaan, pemegang izin tambang, hak guna usaha sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), proyek geothermal, hingga perizinan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit Listrik tenaga mini hidro (PLTM).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menuturkan jika dilihat lebih detail bencana ekologis yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera bersumber dari area di daerah aliran sungai atau DAS yang kawasan hulunya berada pada bentang hutan Bukit Barisan. 

Dia mengatakan, di Sumatera Utara, wilayah terdampak bencana berada di ekosistem Harangan Tapanuli atau ekosistem Batangtoru yang melingkupi Tapanuli Utara, Tengah, Selatan, dan Kota Sibolga. 

Catatan WALHI sejak 2016-2024, ekosistem Batangtoru telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar akibat operasi 18 korporasi. Deforestasi juga terjadi di DAS Aceh, Uli mengatakan, misalnya di DAS Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 hektare, lalu DAS Singkil 1.241.775 hektare, DAS Jambo Aye 479.451 hektare, DAS Peusangan 245.323 hektare, DAS Krueng Tripa 313.799 hektare; dan DAS Tamiang 494.988 hektare. 

Masalahnya, kata Uli, sejak 2016-2022 area tutupan hutan di DAS tersebut telah mengalami pengurangan lebih dari 50 persen, misalnya DAS Krueng Trimon pada 2022 hanya memiliki area tutupan hutan 421.531 dari 1.241.755 hektare, atau DAS Singkil yang mengalami kerusakan hingga 75 persen, serta DAS Tamiang yang rusak sekitar 36 persen. "Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi degradasi tutupan hutan yang masif," kata Uli.

Syahdan, di Sumatera Barat juga terjadi degradasi area tutupan hutan yang masif. Uli menuturkan, DAS Aia Dingin yang menjadi salah satu DAS administratif penting di Kota Padang dengan luas 12.802 hektare, sejak 2024 telah kehilangan sekitar 780 hektare area tutupan hutan. 

Padahal, Uli menjelaskan, secara topografi kawasan hulu DAS yang memiliki kelerengan datar hingga terjadi dan berada di kawasan hutan konservasi memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah terjadinya banjir bandang. "DAS yang seharusnya menjadi benteng sekologis utama terdegradasi akibat aktivitas dan keterlibatan manusia," ujar dia.