Korban Bencana Sumatera Berpotensi Gagal Berangkat Haji 2026

MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat berdampak pada rencana penyelenggaraan ibadah haji 2026. Irfan membuka peluang bahwa akumulasi kuota haji sekitar 20 ribu kursi dari ketiga provinsi itu bisa dialihkan ke provinsi lain.

Sehingga calon jemaah haji dari ketiga provinsi bisa gagal berangkat pada tahun depan dan masuk daftar tunggu pelaksanaan haji 2027. "Kalau toh nanti sampai hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, ada kemungkinan kita tawarkan ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027," kata laki-laki yang biasa disapa Gus Irfan itu di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Irfan mengatakan itu setelah menghadiri rapat kerja dengan bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 23 Desember 2025. Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam rapat itu adalah pemerintah bersama DPR sepakat memperpanjang tenggat waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2026 akibat bencana Sumatera. 

Kementerian Haji sebelumnya menetapkan jadwal pelunasan Bipih mulai 24 November hingga 24 Desember 2025. Sementara ini, jadwal pelunasan itu akan diperpanjang hingga pertengahan Januari 2026. 

Menurut Irfan, tingkat ketercapaian pelunasan Bipih di tiga provinsi akan menjadi dasar dari kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga pengalihan kuota haji itu akan sangat bergantung terhadap perkembangan situasi dan kondisi. 

"Tergantung situasi nanti. Yang jelas pelunasannya kami undur sesuai dengan situasi," kata politikus Partai Gerindra tersebut. 

Menurut dia, total kuota haji yang dimiliki ketiga provinsi itu berjumlah sekitar 20 ribu kursi. Provinsi Aceh sebanyak 5.426 kursi, Sumatera Utara 5.913 kursi dan Sumatera Barat  3.928 kursi. 

Sementara presentase pelunasannya bervariasi. Di Sumatera Utara, Irfan menyebut bahwa pelunasan Bipih mencapai 60 persen. Di Aceh sebanyak 51 persen dan Sumatera Barat 69 persen.

Irfan mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan pelaksaan ibadah haji sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun, penyesuaian jadwal dimungkinkan terjadi terutama bagi daerah yang terdampak bencana

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan bahwa perubahan kebijakan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa dilakukan dengan tetap mengacu pada undang-undang. 

"Umpamanya karena terjadi bencana tidak terserap kuotanya, terus kuota itu diletakkan ke mana? Harus ada payung hukumnya," kata Marwan di kesempatan yang sama dengan Menteri Irfan.

Pada 29 Oktober 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp 87,4 juta per anggota jemaah. Biaya itu turun Rp 2 juta dibanding BPIH 2025 sebesar Rp 89,4 juta. Besaran BPIH ini juga lebih rendah Rp 1 juta dibanding angka yang diusulkan Kementerian Haji, yakni Rp 88,4 juta.

Dari total BPIH itu, setiap calon haji hanya perlu membayar Rp 54.193.807 sebagai bipih. Adapun kekurangan sekitar Rp 33.215.000 akan ditutup oleh subsidi pemerintah dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dengan demikian, anggota jemaah menanggung 62 persen dari total BPIH, sedangkan subsidi pemerintah menutup biaya 38 persen.

Musim haji 2026 diperkirakan dimulai pada 18 April 2026, bertepatan dengan 1 Dzulqa'dah 1447 Hijriah.