Masinton Izinkan Korban Banjir Manfaatkan Kayu Sisa Bencana

BUPATI Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengeluarkan surat edaran yang mengatur pemanfaatan limbah kayu gelondongan setelah banjir bandang dan longsor melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Salinan surat edaran yang dilihat Tempo diteken Masinton pada 23 Desember 2025. Surat edaran itu dikonfirmasi Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Santo P. Malau, pada Kamis 25 Desember 2025.

Surat edaran diterbikan setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda 20 Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Masinton mengatakan nencana itu meninggalkan sampah kayu yang dapat dimanfaatkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

“Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, bahwa pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap jenis sampah yang dapat langsung digunakan,” kata Masinton dalam surat edaran. 

Masinton mengatakan pemanfaatan kembali sampah kayu akibat banjir bandang dan tanah longsor dilakukan dengan sejumlah syarat. Pertama, hanya dapat dilakukan oleh warga yang terdampak langsung banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian, sampah kayu hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana seperti membangun kembali rumah, fasilitas umum, dan sarana prasarana di wilayah terdampak.

“Sampah kayu tidak untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan,” katanya.

Selain itu, warga yang akan memanfaatkan kembali sampah kayu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah melalui camat.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa status tanggap darurat di Tapanuli Tengah diperpanjang selama tujuh hari dari 24-30 Desember 2025.

Perpanjang status tanggap darurat diteken Masinton dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah pada 25 Desember 2025. Dalam keputusannya, status tanggap darurat diperpanjang karena masih ada korban jiwa yang belum ditemukan. Selain itu, masih ada daerah Tapanuli Tengah yang terisolir. 

Hasil rapat tim posko penanggulangan darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada 23 Desember 2025 juga melihat masih perlunya penanganan intensif bencana yang terkoordinasi di Tapanuli Tengah.