Mengapa Pilkada Dipilih DPRD Tak Lagi Relevan

SEJUMLAH Akademisi menyoroti usul mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau disebut pilkada tak langsung. Mereka menilai, usul pilkada dipilih DPRD tersebut tak lagi relevan untuk dilakukan pada kontestasi mendatang.

Dosen ilmu hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan usul pilkada dipilih DPRD sebetulnya sudah "tutup buku" manakala Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

"DPR dan pemerintah semestinya tidak mewacanakan kebijakan yang berpotensi memunculkan kontroversi baru," kata Titi dalam keterangan tertulis pada Selasa, 23 Desember 2025.

Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Nomor 135 telah tegas menyebutkan jika pemungutan suara untuk kepala daerah di seluruh tingkat digelar secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD.

Apalagi, kata dia, jika merujuk konsekuensi putusan tersebut, Mahkamah juga telah gamblang memerintahkan bahwa pilkada dipilih oleh rakyat alias dijalankan dengan sistem secara langsung.

"Pembentuk undang-undang sudah semestinya mengakomodasi putusan Mahkamah dalam pembahasan atau revisi undang-undang pemilu," ujar Titi.

Adapun usul menggulirkan kembali pilkada dipilih DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu lalu. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan, pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.

Dosen ilmu hukum tata negara dari Universitas, Andalas Charles Simabura, menilai menguatnya diskursus pilkada dipilih DPRD di parlemen kental akan aroma mengakali putusan Mahkamah.

Menurut dia, DPR seperti aji mumpung dengan memanfaatkan tafsir putusan Mahkamah pada perkara 135 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu dihelat secara sederhana dan efisien untuk menggoalkan usul pilkada dipilih DPRD. 

Dia berpendapat, opsi pilkada dipilih DPRD seharusnya tidak lagi digulirkan lantaran sudah tak relevan. Apalagi, implementasi opsi ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pilkada dilakukan secara langsung atau bukan dipilih melalui DPRD.

"Ini adalah suatu kemunduran, bukan evaluasi dengan tujuan memperbaiki," kata Charles.

Sebelumnya, peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai argumentasi Golkar yang menilai pilkada langsung perlu dievaluasi dengan dalil efisiensi dan mahalnya ongkos politik memang tak sepenuhnya keliru.

Namun, dia mengatakan, persoalan tersebut lebih mencerminkan lemahnya tata kelola partai dan penegakan hukum pemilu, bukan semata kesalahan desain pilkada langsung.

"Perdebatan ini seharusnya diarahkan pada perbaikan kualitas demokrasi lokal, pendanaan politik, kaderisasi partai, dan penegakan hukum, bukan sekadar mengganti mekanisme pemilihan," kata Usep.

Dia berpendapat, dorongan Golkar agar pilkada dikembalikan ke DPRD tidak lepas dari kombinasi faktor historis dan kalkulasi politik. Sebab, Golkar sejak awal telah terbiasa dengan mekanisme demokrasi representatif yang menjadikan DPRD sebagai aktor kunci.

Dalam konteks hari ini, kata dia, ketika Golkar memiliki basis kursi legislatif yang relatif kuat di banyak daerah, pemilihan melalui DPRD tentu dipandang lebih rasional dan terkendali.

"Serta menguntungkan dibanding pilkada langsung yang sangat mahal dan penuh ketidakpastian," ujar Dosen di Universitas Serang Raya itu.