Pemerintah Akan Tambah Fakultas Kedokteran Atasi Masalah Kekurangan Dokter

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan solusi yang disiapkan pemerintah mengatasi kekurangan dokter. Pras mengatakan masalah tenaga medis ini sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat ke rektor hingga guru besar perguruan tinggi.

"Ya, jadi berkenaan dengan masalah bagaimana kita mengatasi kekurangan jumlah dokter, ada dua hal yang tadi juga di dalam forum taklimat juga disampaikan," kata Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pras mengungkap rencana pemerintah untuk memperbesar penerimaan mahasiswa dokter spesialis. Kedua yakni rencana pembangunan fakultas baru untuk kedokteran hingga farmasi.

"Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi," ujarnya.

"Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang apa namanya diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan," lanjut Pras.

Sejauh ini, Pemerintah belum menentukan kampus mana yang akan diperbesar dan lokasi pembangunan kampus baru. "Belum, sedang dalam proses kita identifikasi sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan gitu," ucap Pras.

Sebelumnya, Pras mengungkap Indonesia masih kurang 100 ribu tenaga medis. Pemerintah memberikan atensi untuk pemenuhan tenaga medis.

"Tadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh kementerian Diktisaintek ya misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita. Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100.000. Nah ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat," kata Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).

(eva/lir)