Pemerintah Rencanakan Lumpur Banjir Sumatera Jadi Tanggul

1 hour ago 2

PEMERINTAH menyiapkan rencana pemanfaatan endapan lumpur sisa banjir di Sumatera. Lumpur tersebut akan digunakan sebagai material pembangunan tanggul, terutama di wilayah Aceh yang terdampak parah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan rencana itu telah dibahas bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Tito, lumpur dari sejumlah daerah akan dikeruk dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperkuat tanggul guna mencegah banjir berulang.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertahanan terutama yang di Tamiang dan Meureudu, yang di daerah besar itu akan dibersihkan lumpurnya nanti digunakan tanggul,” kata Tito di Skadron 45 Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada November 2025 akibat curah hujan ekstrem. Bencana tersebut menyebabkan ratusan korban dan kerusakan permukiman warga. Saat ini penanganan dalam tahap pemulihan pascabencana.

Tito menjelaskan, sedimentasi lumpur di sejumlah sungai sudah hampir setara dengan permukaan tanah di permukiman warga. Kondisi tersebut membuat air sungai mudah meluap saat hujan. Karena itu, lumpur akan dikeruk dari dasar sungai dan dimanfaatkan untuk membangun tanggul penahan air untuk mencegah luapan air masuk kembali ke rumah warga.

Namun, Tito belum memerinci rencana pemanfaatan lain terhadap lumpur sisa banjir. Ia juga belum memastikan minat pihak swasta yang disebut-sebut ingin membeli material lumpur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025. “Katanya ada yang tertarik memberi lumpur. Saya belum dapat informasi yang pasti,” ujar mantan Kepala Kepolisian RI tersebut.

Tito menuturkan, saat ini tantangan utama setelah hampir dua bulan pascabencana adalah membersihkan lumpur-lumpur yang telah mengeras. Lumpur-lumpur itu tidak hanya menutupi jalan, tapi juga masuk ke rumah-rumah warga. Dia memetakan masalah lumpur ini masih menjadi hambatan utama di daerah dataran rendah di Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie Jaya. Keempat daerah itu menerima limpahan lumpur dari sungai-sungai. “Meskipun ada juga tempat-tempat lain yang terdampak tapi enggak seberat yang empat daerah ini,” kata dia.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Kemudian, Sumatera Utara yang berkutat dengan pembersihan lumpur hingga sekarang adalah Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara hingga Humbang Hasundutan. Di Sumatera Barat sendiri, kesulitan membersihkan lumpur juga dihadapi masyarakat di Agam, Tanah Data dan Kabupaten Pariaman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihak swasta berminat membeli material lumpur pascabencana di Sumatera. Menurut Prabowo, informasi ketertarikan swasta itu dia dapat dari laporan para kepala daerah. "Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik," kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Aceh pada Kamis, 1 Januari 2025 yang disiarkan Sekretariat Presiden.

Prabowo berujar pihak swasta bisa memanfaatkan material lumpur banjir yang ada di mana-mana. Selain di sungai, kata dia, mereka juga bisa membeli lumpur yang menutupi sawah.

Prabowo mempersilakan pemerintah daerah yang ingin menjual material lumpur ke pihak swasta. "Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan," tutur mantan menteri pertahanan ini.

Prabowo berujar pemanfaatan lumpur oleh swasta bisa mempercepat normalisasi sungai yang mendangkal akibat sedimen dari banjir dan longsor. Selain itu, kata Prabowo, pembelian material lumpur juga memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah.

Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Kuala untuk mengatasi pendangkalan sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatera. Usulan itu telah disetujui Presiden Prabowo. Satgas akan bertugas mempercepat pengerukan kuala dan sungai yang mendangkal akibat lumpur banjir.