Penjelasan TNI Soal Dugaan Kekerasan terhadap Warga Aceh

PERSONEL Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga melakukan kekerasan terhadap warga yang konvoi membawa bantuan menuju Aceh Tamiang sembari mengibarkan atribut khas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Aceh Utara pada Kamis, 25 Desember 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Donny Pramono membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa dalam kejadian itu, prajurit TNI memukul penyintas banjir bandang Aceh.

Donny menjelaskan peristiwa itu terjadi dalam kegiatan penertiban gabungan TNI–Polri pada 25 hingga 26 Desember 2025 di ruas jalan lintas Banda Aceh–Medan, wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.

Menurut Donny, kegiatan penyisiran atau sweeping bertujuan mencegah konvoi massal yang membawa dan mengibarkan bendera bulan bintang, yakni bendera GAM. Ia mengklaim pengibaran bendera itu secara hukum dilarang karena berkaitan dengan simbol separatisme dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Gesekan yang terjadi merupakan kondisi spontan akibat provokasi di lapangan, bukan tindakan yang direncanakan atau ditujukan untuk menyakiti warga,” kata Donny ketika dihubungi pada Jumat, 26 Desember 2025.

Donny mengatakan, aparat mengawali tindakan penertiban “secara persuasif dan humanis”. Salah satunya melalui penghentian kendaraan dan pemeriksaan rutin. Namun, Donny mengklaim, situasi berubah ketika sebagian massa melakukan provokasi, mendorong, bahkan memukul aparat yang sedang bertugas. “Dalam insiden tersebut, Kapolres Lhokseumawe dan Dandim 0103/Aceh Utara juga turut menjadi korban dorongan dan pukulan massa,” ujar dia.

Donny lantas menyebut, setelah situasi berhasil dikendalikan, aparat dan warga menempuh langkah damai dan dialog. Mediasi dilakukan antara aparat dan koordinator rombongan, dan, menurut dia, telah disepakati bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman.

“Kami mengajak masyarakat untuk melihat peristiwa ini secara utuh, tidak terpotong oleh potongan video dan tulisan narasi yang dapat menimbulkan salah persepsi,” kata Donny.

Ia berujar, TNI AD berkomitmen menjaga pendekatan humanis, mengedepankan dialog, serta memastikan stabilitas keamanan agar penanganan bencana dan pemulihan masyarakat Aceh dapat berjalan dengan baik.

Upaya pengiriman bantuan bencana oleh warga di Krueng Mane, Aceh Utara, terganggu insiden kekerasan pada Kamis malam, 25 Desember 2025. Kejadian itu bermula ketika aparat menghentikan konvoi truk bantuan yang menuju Aceh Tamiang untuk memeriksa muatan dan atribut, khususnya bendera bulan bintang, yang dikenal sebagai simbol khas Aceh.

Ketegangan memuncak dan berujung pada tindakan represif, di mana sedikitnya lima warga dilaporkan mengalami kekerasan fisik. Tayangan tiga video yang telah viral di media sosial merekam kekerasan beberapa orang yang diduga adalah aparat keamanan di malam hari.

Sebuah rekaman menunjukkan beberapa orang berseragam loreng hijau mengeroyok seseorang dengan menendangnya berkali-kali hingga terkapar, lalu tampak pula beberapa orang berseragam cokelat dengan rompi bertuliskan polisi di sekitar deretan kendaraan yang berhenti.

Video lainnya menunjukkan beberapa orang berseragam loreng hijau, di antaranya sambil membawa senapan laras panjang, terlihat memukul seseorang. Video lain juga menunjukkan pria berseragam loreng-loreng hijau memukul seseorang dan seorang pria terlihat luka-luka di kepala. Sementara seorang lagi sudah terbaring lemas di dalam mobil.   

Salah seorang korban menderita luka robek di kepala akibat hantaman popor senjata walau sudah mengaku tidak membawa bendera bulan bintang. Korban yang merupakan warga Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, menuturkan peristiwa tersebut terjadi saat dirinya bersama rombongan relawan dari sejumlah daerah tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengantarkan bantuan bagi korban banjir. 

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak penyelidikan independen atas kekerasan yang dilakukan TNI terhadap masyarakat Aceh yang mengibarkan atribut GAM.

Usman mengatakan tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM). “Tindakan represif yang diduga dilakukan aparat gabungan TNI/Polri terhadap relawan yang hendak menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang mencerminkan arogansi kekuasaan. Inisiatif kemanusiaan warga direspons dengan razia, pelarangan ekspresi bendera, pukulan, tendangan, dan laras senjata,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Desember 2025.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.