Pilkada Tak Langsung untuk Memusatkan Kekuasaan di Presiden

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus menduga faktor politik uang bukan jadi satu-satunya alasan Partai Golkar mendorong perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Partai beringin itu kembali menyatakan mendukung pilkada tak langsung atau dipilih dewan perwakilan rakyat daerah.

"Politik uang sebagaimana yang digembor-gemborkan hanya untuk menarik dukungan saja," kata dia dihubungi pada Senin, 22 Desember 2025.

Padahal, menurut dia, sistem pilkada apa pun sebetulnya tidak memiliki korelasi langsung dengan fenomena politik uang tersebut. Lucius menilai, selalu ada celah membuat pelaksanaan pilkada menjadi lahan politik uang. "Kalau soal besar dan kecil itu urusan pasar saja," kata dia.

Lucius berpendapat ada pertimbangan dan kepentingan lain yang diincar Golkar dengan mengusulkan pilkada tidak langsung. Dia mengatakan menguatnya wacana itu tak terlepas dari kecenderungan pemerintahan Prabowo untuk menciptakan sentralisasi kekuasaan.

"Saya lebih percaya ide pilkada dipilih DPRD ini didorong oleh nafsu untuk memusatkan kekuasaan ke presiden saja," ujarnya.

Pilkada tidak langsung, kata dia, membuat kekuasaan lebih mudah mengontrol kepala daerah melalui partai politik. Sebab, dia menilai ada anggapan dari kekuasaan bahwa pelaksanaan pilkada langsung telah menghambat upaya sentralistik tersebut.

"Golkar sejak Orde Baru terbiasa dengan pemerintahan sentralistik merasa bahwa pilkada langsung saat ini tidak menguntungkan bagi mereka," ujar Lucius.

Lewat pemerintahan Prabowo yang cenderung sentralistik, kata dia, partai berlogo pohon beringin itu menemukan momentum untuk mencoba mendorong perubahan sistem pilkada. Terlebih sejumlah partai politik di gerbong koalisi pemerintahan menyatakan mendukung wacana tersebut.

"Maka presiden bisa dengan mudah mendapatkan dukungan untuk mewujudkan pilkada dipilih DPRD ini," ucap dia.

Wacana Pilkada tak langsung kembali mencuat setelah Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas I pada Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam forum tertinggi kedua di partai beringin itu, Golkar menegaskan kembali dukungan untuk mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Golkar menilai skema tersebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Desember 2025. 

Bahlil menekankan bahwa sistem pilkada lewat DPRD akan menghemat ongkos biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Dia bercerita bahwa kekalahan paslon kepala daerah lewat pemilihan langsung justru kerap mendatangkan malapetaka.

“Biaya politiknya sudah terlalu tinggi. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” kata dia.

Dian Rahma berkontribusi dalam penulisan artikel ini