Prabowo Beri Bintang Jasa Utama untuk Amran Sulaiman

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran menerima Bintang Jasa Utama karena dianggap berjasa dalam menghasilkan swasembada beras pada tahun lalu.

Pemberian tanda kehormatan itu berlangsung saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 7 Desember 2026. Dalam acara tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026 yang menjadi dasar pemberian tanda jasa dan kehormatan.

"Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa dan negara," kata Wahyu seperti disiarkan Sekretariat Presiden.

Wahyu kemudian membacakan nama-nama penerima tanda jasa dan tanda kehormatan. "Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama," tuturnya.

Prabowo lalu membahas pemberian tanda kehormatan untuk Amran saat berpidato. Dia menyebut jasa Amran adalah karena telah bekerja keras mewujudkan swasembada beras.

"Saudara Andi Amran Sulaiman saya beri Bintang Jasa Utama. Dia bersama kalian, jajaran semua, kalian telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia," ucap Prabowo. Dia pun menargetkan swasembada beras akan berlanjut, bahkan diperluas dengan swasembada pangan lainnya.

Selain Amran, Presiden Prabowo juga memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah orang lainnya. Di antara mereka termasuk Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Bupati Karawan Aep Syaepuloh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, hingga para penyuluh pertanian hingga petani dari kelompok tani.

Dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Prabowo menyatakan Indonesia telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain.

Ia mengatakan hanya dalam waktu satu tahun sejak dilantik, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan pangan, melampaui target awal yang dipatok selama empat tahun.

“Kita sudah swasembada satu tahun. Kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo. Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengklaim bahwa Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025.

Klaim swasembada itu dipertanyakan oleh pakar. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas ihwal swasembada pangan. Tujuannya agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

“Apa definisi swasembada? Apakah dimaksudkan ketika 90 persen kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik? Jadi ada ruang impor sebesar 10 persen, atau harus 100 persen tanpa impor sehingga kebutuhan domestik harus dipenuhi dari produksi sendiri?” kata dia mengutip Antara, Rabu, 7 Januari 2026.

Khudori menyatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum pernah menjelaskan secara rinci maksud swasembada pangan. Tanpa kejelasan definisi, ia menilai, publik akan sulit menilai capaian pemerintah. Ia mencontohkan jika swasembada dimaknai sebagai 90 persen kebutuhan domestik dipenuhi produksi sendiri, maka Indonesia sebenarnya sudah lama swasembada beras.

Data menunjukkan pada periode 2018–2024 impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi. Porsi impor tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 15,03 persen, sementara tahun lainnya di bawah 10 persen.

"Artinya, di luar 2024 Indonesia sudah swasembada beras, sama seperti tahun 2025. Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” kata Khudori.