Prabowo Ungkap Alasan Bencana Sumatera Tak Nasional

PRESIDEN Prabowo Subianto kembali membahas polemik status bencana nasional di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap serius menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera yang terjadi pada November 2025 meski tanpa status tersebut.

Prabowo menyampaikan penegasan itu karena masih ada orang yang mempermasalahkan tidak adanya status bencana nasional. "Masih ada yang mempersoalkan, mengapa tidak bencana nasional?" kata Prabowo dalam rapat penanggulangan bencana di Aceh pada Kamis, 1 Januari 2025 seperti disiarkan Sekretariat Kepresidenan.

Prabowo pun kembali menjelaskan alasan bencana Sumatera tidak diberikan status nasional. "Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain," tuturnya.

Prabowo mengatakan tiga provinsi tersebut masih mampu menangani bencana di daerahnya. "Kalau sementara kita, tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," ucap Prabowo.

Meski tanpa status bencana nasional, Prabowo mengklaim bencana Sumatera tetap dipandang serius oleh pemerintah. Dia menyebut kehadiran jajaran Kabinet Merah Putih di lokasi bencana menunjukkan keseriusan itu. "Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri yang sedang di tempat lain," kata Prabowo.

Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga menangani bencana yang terjadi di provinsi-provinsi lain. Prabowo menyebut pemerintah akan habis-habisan untuk menanggulangi bencana yang terjadi di manapun di Indonesia.

Prabowo mengklaim pemerintah telah menyiapkan anggaran cukup besar untuk penanggulangan bencana. Selain itu, kata dia, pemerintah juga membuka pintu untuk partisipasi dan donasi dari masyarakat maupun instansi swasta dalam penanganan bencana.

Bupati Aceh Utara Ismail Jalil sebelumnya mengatakan dampak banjir bandang yang terjadi di wilayahnya pada November 2025 lalu lebih berat daripada peristiwa tsunami Aceh 2004 silam. Namun, kata Ismail, perhatian pemerintah pusat terhadap bencana di Aceh Utara itu justru tampak minim.

Ia berujar, kerusakan di Aceh Utara terjadi dari hulu hingga ke hilir, tetapi tidak viral maupun menjadi pembicaraan di media sosial. “Pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu. Makanya tidak viral. Mungkin itu alasan (pemerintah pusat) tidak hadir,” ucap Ismail dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana di Aceh, yang disiarkan secara langsung melalui YouTube resmi DPR, Selasa, 30 Desember 2025.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini