Tito Minta Pemda Siapkan Data Warga Terkena Bencana Sumatera

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana Sumatera secara akurat dan memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap. Data ini akan digunakan untuk proses penanganan pascabencana supaya berjalan cepat dan tepat sasaran.

Tito mengatakan pemerintah bersama pihak swasta, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, bekerja sama membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Menurut Tito, kecepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud, yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, 25 Desember 2025, dikutip dari keterangan resminya.

Berdasarkan data terkini, peletakan batu pertama pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, kata Tito, juga akan dilakukan di Aceh dan Sumbar menyusul kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” ujarnya.

Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain dengan skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jumlah unit huntap yang lebih banyak. Sehingga seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, Tito menyebut pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” kata Tito. 

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, lokasi huntap akan aman dari bencana dan tidak merusak lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah layak huni. 

“Kami menegaskan agar lokasi hunian tetap dipersiapkan dengan baik: aman dari banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta jelas secara hukum,” kata pria yang disapa Ara ini, dikutip dalam keterangan akun @maruararsirait.

Ara menegaskan pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong-royong ini bisa segera diwujudkan,” kata Ara. 

Sambil menunggu proses pembangunan huntap, Kementerian Sosial RI akan menempatkan warga terlebih dahulu di hunian sementara (huntara). Pemerintah melalui Kemnsos juga mengusulkan akan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.

“Kami memberikan jaminan hidup, kita tunaikan sebesar Rp 10 ribu atau misalkan menjadi 15.000, berarti sebulannya mendapatkan 450.000 per orang untuk membeli lauk pauk selama di Huntara, selama-lamanya tiga bulan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang hadir dalam rapat itu secara daring.