Tolak UMP Jakarta 2026, KSPI Siap Gugat ke PTUN

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan kenaikan tidak memenuhi kebutuhan hidup layak buruh Jakarta dan lebih rendah dibanding upah minimum di daerah penyangga industri.

Ia menyebut tuntutan buruh adalah upah minimum 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta. “KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta yang menggunakan indeks tertentu 0,75 sehingga upah minimumnya menjadi Rp 5,73 juta per bulan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu, 24 Desember 2025. 

Penolakan tersebut disampaikan KSPI sebagai respons atas penetapan upah minimum yang diumumkan serentak oleh pemerintah daerah di seluruh provinsi. Tanggal 24 Desember menjadi batas akhir penetapan upah minimum 2026, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah daerah telah mengumumkan. 

Menurut Said Iqbal, terdapat selisih sekitar Rp 160 ribu antara UMP yang ditetapkan gubernur dan tuntutan buruh. Selain itu, ia menilai tidak masuk akal jika UMP Jakarta lebih rendah dari Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta per bulan. 

“Upah minimum Jakarta tidak mungkin lebih rendah dari Bekasi dan Karawang,” ujar dia. 

Said Iqbal juga mengkritik kebijakan insentif yang dijadikan alasan pemerintah daerah, seperti bantuan transportasi, air bersih, dan BPJS Kesehatan. Ia menilai insentif tersebut tidak bisa menggantikan fungsi upah karena bersifat terbatas dan tidak diterima seluruh buruh. 

“Insentif itu bukan upah dan tidak diterima oleh semua buruh Jakarta,” kata dia. 

Atas penetapan UMP tersebut, KSPI bersama aliansi buruh DKI Jakarta berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, mereka juga menyiapkan aksi massa ribuan buruh ke Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta pada akhir Desember atau awal Januari 2026.