Wali Kota Yogya: Pilkada Lewat DPRD Hanya Lahirkan Tirani

Hasto menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang perlu disikapi serius. "Kekhawatiran perubahan mekanisme pemilihan (lewat DPRD) ini akan menggeser arah tanggung jawab pemimpin, yang semula ditujukan sepenuhnya kepada rakyat, menjadi sekadar kewajiban transaksional kepada anggota legislatif," kata Hasto di Yogyakarta, Kamis 8 Januari 2026.

Menurut mantan Bupati Kulon Progo ini, pemilihan langsung memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang tidak tergantikan, terutama melalui metode kampanye door-to-door yang memungkinkan calon pemimpin menyentuh hati masyarakat secara langsung tanpa sekat.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menegaskan bahwa interaksi tatap muka dengan konstituen merupakan instrumen paling efektif untuk membangun ikatan emosional, jauh melampaui efektivitas baliho, media sosial, maupun iklan di televisi.

Ia menyoroti, proses demokrasi yang bersih dan partisipatif. Ia mencontohkan, seperti yang ia praktikkan baik di Kota Yogya dan Kulon Progo tanpa politik uang, membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya masih memiliki hati nurani yang baik dan tidak melulu bisa dibeli dengan materi.

Hasto mengkhawatirkan jika pemilihan dikembalikan ke tangan DPRD, prosesnya akan terjebak dalam kontrak politik transaksional yang hanya akan melahirkan pemimpin tanpa legitimasi moral yang kuat. 

"Jadi pemimpin yang lahir dari proses penuh tekanan atau kekerasan seperti (melalui DPRD) itu hanya akan melahirkan tirani," kata Hasto.

Adapun anggota DPRD DIY yang juga Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Eko Suwanto menuturkan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sebagai langkah mundur yang mencederai hak kedaulatan rakyat dan merusak sistem internal partai politik. 

Eko menekankan bahwa dalam sistem Pilkada langsung, partai politik menjalankan fungsi vitalnya. 

Mulai dari pendaftaran calon hingga konsolidasi kolektif bersama akar rumput, yang memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya diambil di puncak menara gading semata. "Partisipasi politik yang besar dari rakyat melalui bilik suara adalah napas utama demokrasi yang tidak boleh dipangkas hanya karena alasan kepraktisan atau biaya politik," kata dia.