Yahya: Konsesi Dikembalikan Belum Tentu Akhiri Konflik PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai bahwa masalah perpecahan di internal PBNU tidak serta merta berakhir dengan mengembalikan izin usaha pertambangan ke pemerintah. Menurut Yahya, pengelolaan tambang oleh NU bukan menjadi faktor utama yang memicu perpecahan.

“Kenapa isu tambangnya muncul, kan karena NU mendapatkan konsesi tambang. (Lalu) Itu apakah tidak terjadi hal seperti ini (konflik) ya belum tentu juga,” kata dia dalam konferensi pers di kantor PBNU di Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.

Gus Yahya menegaskan, PBNU tidak pernah meminta hak mengelola tambang ke pemerintah. PBNU, kata dia, sebatas memanfaatkan hak untuk mengelola tambang dengan pengawasan dari pemerintah dan kerja sama bersama pihak swasta.

Atas dasar itu, PBNU belum mengambil sikap bagaimana peluang untuk mengembalikan izin konsesi tambang ke pemerintah sebagai jalan keluar perpecahan. “Apakah perlu dikembalikan atau tidak, ya kita lihat nanti,” kata dia.

Yahya berujar, pengelolaan tambang oleh PBNU akan dikoordinasikan dengan pemerintah. Sehingga apapun keputusan yang menyangkut pengelolaan itu juga akan diputuskan lewat diskusi dengan pemerintah.

Beberapa waktu terakhir, NU dihadapkan pada ketegangan internal yang dipicu oleh perbedaan sikap dan tafsir organisasi, termasuk terkait kepemimpinan, kebijakan strategis PBNU, serta wacana penyelenggaraan muktamar.

Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 memberhentikan Yahya Cholil dari jabatan ketua umum. Keputusan itu juga diperkuat dalam Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang kemudian mengangkat Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyoal tata kelola keuangan dan kedekatan Yahya dengan kelompok pro-israel. Namun, laporan Tempo pada 30 November bertajuk ‘Para Bohir di Belakang Konflik Rebutan Tambang Elit PBNU’ menemukan pemicu konflik sesungguhnya.

Dalam laporan itu disebutkan, sejumlah pejabat teras PBNU mengatakan bahwa pangkal konflik internal sesungguhnya perebutan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur. “Ramai-ramai ini karena urusan tambang,” kata Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizuddin Abdurrahman di Jakarta pada Kamis, 27 November 2025.

PBNU mendapatkan jatah tambang batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo. Mereka mendapatkan konsesi seluas lebih dari 26 ribu hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Wilayah pertambangan yang dikelola PBNU merupakan bekas milik PT Kalim Prima Coal (KPC), perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Bakrie.