YLBHI: Influencer yang Kritik Penanganan Bencana Kena Doxing

KRITIK terhadap penanganan banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilaporkan dibalas dengan berbagai bentuk represi digital. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut sejumlah aktivis hingga influencer yang bersuara kritis mengalami doxing, peretasan, dan serangan siber setelah mengungkap kondisi lapangan pascabencana.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan lembaganya menerima laporan dari sejumlah figur publik dengan pengikut besar di media sosial yang menjadi sasaran serangan digital usai menyampaikan kritik terhadap lambannya penanganan bencana. “Ada doxing, hacking, dan intimidasi digital. Ini sangat berbahaya,” kata Isnur dalam iskusi daring bertajuk Kejahatan Kemanusiaan, Bencana Sumatera/Aceh dan Penyelamatan Hak Konstitusional Warga Negara pada Senin, 29 Desember 2025.

Menurut Isnur, serangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam merespons kritik. Ia menilai ekspresi kekecewaan masyarakat kerap dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai masukan. “Orang bersuara justru dianggap sebagai bibit pemberontakan,” ujarnya.

Isnur menilai kecenderungan represif ini muncul di tengah kegagalan negara mengelola bencana secara memadai. Ia menyebut masih berlarutnya masa tanggap darurat hingga lebih dari 33 hari sebagai indikasi buruknya manajemen penanganan. “Ketika negara gagal, kritik seharusnya menjadi alarm. Yang terjadi justru sebaliknya,” kata dia.

Ia juga menyinggung tindakan represif terhadap ekspresi simbolik warga di wilayah terdampak. Menurut Isnur, pengibaran simbol atau bendera sebagai bentuk protes sosial ditanggapi secara berlebihan oleh aparat. “Dari pra-bencana hingga pascabencana, hak-hak warga dilanggar. Ketika mereka mengekspresikan kegelisahan, justru direpresi,” ujarnya.

Kondisi ini, kata Isnur, menunjukkan bencana ekologis berkelindan dengan krisis tata kelola demokrasi. Sikap pemerintah yang dinilainya inkompeten, anti-sains, dan arogan tidak hanya berdampak pada lambannya penanganan korban, tetapi juga pada penyempitan ruang sipil.

YLBHI mengingatkan bahwa serangan digital terhadap aktivis dan influencer berpotensi menciptakan efek jera bagi publik untuk bersuara. Padahal, dalam situasi bencana, partisipasi dan kontrol publik merupakan elemen penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan hak korban terpenuhi.

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap suara kritis, Isnur menegaskan masyarakat sipil tetap memainkan peran penting dalam merespons krisis kemanusiaan. Lembaga bantuan hukum, kata dia, bahkan mengubah kantor mereka menjadi dapur umum dan posko bantuan. “Satu nyawa dan satu penderitaan adalah penderitaan kita bersama,” ujarnya.