Anggota DPR Minta Lemhanas Buat Kajian Soal Sistem Pilkada

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus atau Tb. Hasanuddin meminta Lembaga Ketahanan Nasional membuat kajian independen tentang sistem pemilihan kepala daerah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berujar, opsi mengembalikan pilkada ke dewan perwakilan rakyat daerah atau tak langsung sedang menjadi topik hangat yang diperdebatkan.

"Yang menarik sekarang ini adalah soal pemilu langsung dan tidak langsung. Mungkin ini harus menjadi bahan kajian utama di Lemhannas dengan serius," kata Hasanunddin dalam rapat kerja dengan Lemhanas dan Bakamla di kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 19 Desember 2026.

Hasanuddin mengatakan hal itu kepada Gubernur Lemhannas sekaligus politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang hadir dalam rapat. Ia berharap Lemhanas dapat menghasilkan kajian independen terlepas dari sikap partai.

"Dikaji dengan kedalaman yang benar-benar dan tidak apa ya istilahnya condong ke kiri atau ke kanan. Ya bukan pesenan, saya mau ngomong begitu Pak," ujar purnawirawan TNI itu.

Hasanuddin berharap apa pun hasil kajian Lemhannas, biarlah publik yang menindaklanjutinya dalam diskusi-diskusi terbuka. Dia berpendapat, Lemhanas kini memiliki orientasi yang berbeda dibanding zaman Orde Baru di mana rekomendasi hasil kajiannya kerap diadopsi oleh pemerintah.

"Kalau sekarang kan sudah tidak zamannya lagi. Biarkanlah dialog itu secara terbuka dengan baik dan kemudian ini nanti biarlah masyarakat yang mengkajinya," katanya. 

Lemhannas sebelumnya menyatakan telah mengirim kajian tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Lemhanas Ace Hasan menyatakan bahwa kajian itu dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

"Telah kami serahkan ke Bapak Presiden dan itu sifatnya rahasia, kami tidak bisa ungkapkan terkait kajian tersebut," kata Ace saat jumpa pers di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026 sebagaimana dikutip dari Antara.

Walau tidak mau membuka isi dari kajian tersebut, Ace berujar bahwa secara garis besar seluruh kebijakan pemerintah yang sudah berjalan lama wajib untuk dievaluasi guna menguji dampak baiknya bagi negara.

Hal ini juga berlaku bagi sistem pilkada secara langsung yang sudah berlangsung selama 15 tahun di Indonesia. Hasil evaluasi itulah yang nantinya dapat jadi penentu apakah sistem pilkada secara langsung layak dilanjutkan atau harus kembali lagi dipilih DPRD.

"Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas kepemimpinan termasuk di antaranya kepala daerah, itu betul betul bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik," tutur Ace.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai bahwa sistem pilkada tak langsung tidak merusak nilai-nilai dan esensi demokrasi. Agenda pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. 

Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo ikut mendukung pilkada lewat DPRD seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu mereka diduga membahas agenda pilkada melalui DPRD.

Partai NasDem juga mendukung wacana pilkada tak langsung itu. Teranyar, Partai Demokrat juga menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Demokrat berubah haluan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung pada 2014.

PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang menolak tegas wacana pilkada lewat DPRD. Penolakan itu berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau rakernas I yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Jakarta. 

Kajian terbaru Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi mengungkap bahwa Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari penghapusan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Keuntungan yang diraup Golkar itu diperhitungkan dari pemetaan dominasi kepemilikan kursi di DPRD.