Lemhanas: Sistem Pilkada Langsung Harus Dievaluasi

GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional Ace Hasan Syadzily menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung di Indonesia harus dievaluasi. Ace mengatakan, Lemhanas telah memiliki kajian khusus tentang sistem pilkada yang saat ini diwacanakan dikembalikan kepada DPRD.

Menurut dia, hasil kajian itu bertujuan untuk memperbaiki sistem politik sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi nasional. “Intinya memang sistem apa pun kalau sudah berjalan sampai 20 tahun, ya tentu harus dievaluasi sehingga untuk kita rumuskan mana yang terbaik bagi bangsa,” kata Ace saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, evaluasi sistem pilkada dilakukan dalam rangka untuk memastikan agar kepemimpinan di tingkat lokal bisa makin berkualitas. Dalam mengkaji sistem pilkada, kata dia, Lemhanas tidak semata-mata melihat dari kaca mata politik, tapi juga dari aspek ketahanan nasional Indonesia. “Substansinya sudah dibahas ya, dan kita masih terus melakukan kajian yang terbaik,” ujar dia.

Ace pun berujar hasil kajian Lemhanas diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Lemhanas mengirimkan hasil penelitian itu kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Ace mengklaim Lemhanas telah melibatkan masyarakat sipil dalam menyusun kajian sistem politik dan pilkada. Berbagai rekomendasi dari Lemhanas, termasuk tentang sistem pilkada, diklaim berasal dari berbagai pandangan masyarakat sipil.

Sebelumnya dalam rapat kerja pada Senin, 19 Januari 2026, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus atau Tb. Hasanuddin meminta Lemhanas membuat kajian independen tentang sistem pemilihan kepala daerah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berujar, opsi mengembalikan pilkada ke dewan perwakilan rakyat daerah atau tak langsung sedang menjadi topik hangat yang diperdebatkan.

Hasanuddin berharap Lemhanas dapat menghasilkan kajian independen terlepas dari sikap partai. "Dikaji dengan kedalaman yang benar-benar dan tidak apa ya istilahnya condong ke kiri atau ke kanan. Ya bukan pesanan, saya mau ngomong begitu Pak," kata dia di kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 19 Desember 2026.

Agenda pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024.

Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo ikut mendukung pilkada lewat DPRD seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu mereka diduga membahas agenda pilkada melalui DPRD.

Partai NasDem juga mendukung wacana pilkada tak langsung itu. Teranyar, Partai Demokrat juga menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Demokrat berubah haluan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung pada 2014.

PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang menolak tegas wacana pilkada lewat DPRD. Penolakan itu berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau rakernas I yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Jakarta. 

Kajian terbaru Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi mengungkap bahwa Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari penghapusan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Keuntungan yang diraup Golkar itu diperhitungkan dari pemetaan dominasi kepemilikan kursi di DPRD.