BNPB: Hunian Baru Korban Bencana Dibangun di Lahan Aman

PEMERINTAH mulai membangun hunian sementara dan tetap di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan pembangunan hunian itu akan dilakukan di lahan yang aman dan tidak rawan bencana.

‎"Kami optimalkan di lahan yang secara potensi risiko tidak akan terdampak potensi bencana serupa di masa depan," kata Abdul dalam keterangannya pada Jumat, 26 Desember 2025.

‎Rangkaian pembangunan hunian pascabencana telah berlangsung di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Abdul mengatakan terdapat 10 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh yang akan dibangun hunian sementara. Salah satunya di Pidie. "Di sana pembangunan dengan biaya sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk hunian sementara hanya 12 unit," ucapnya.

‎Pemerintah juga telah menetapkan lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan hunian sementara di enam kabupaten Aceh. Keenamnya yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Bireuen.

‎Abdul mengungkapkan lokasi pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan di lahan milik pemerintah. "Tanah masyarakat juga dibeli oleh pemerintah daerah untuk memastikan status lahan tidak bermasalah," ucapnya.

‎Di Sumatera Utara, empat kabupaten telah memulai proses pembangunan hunian pascabencana tersebut. Di antaranya di Tapanuli Utara yang sudah selesai membangun satu hunian sementara, Tapanuli Selatan dalam tahap pengajuan perencanaan, Sibolga dalam tahap grounbreaking, serta Langkat yang sedang proses pematangan lahan bakal hunian.

‎"Sumatera Barat proses pembangunannya sedikit lebih cepat dibanding yang lain. Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam sudah pembangunan," kata Abdul.

‎Tak hanya membangun hunian di lahan yang aman, Abdul mengatakan pemerintah melakukan rekayasa kawasan dengan pemulihan sektor lingkungan. Kawasan yang disasar yaitu yang terdampak masif bencana banjir dan tanah longsor.

‎Pemulihan sektor lingkungan ini akan mengkombinasikan antara mitigasi struktur dan non-struktur. "Sehingga nantinya pengamanan dari sektor infrastruktur keairan bisa dioptimalkan agar bisa mencegah potensi bencana," kata Abdul.

‎Guru besar teknik geologi dan lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati mengatakan hunian tetap yang dirancang untuk puluhan tahun tidak boleh berada di jalur banjir bandang. Hunian sementara pun berisiko jika dibangun di zona rawan, mengingat sedimen di hulu masih berpotensi memicu banjir susulan. 

‎Karena itu, dia berujar penentuan lokasi jauh lebih penting ketimbang kecepatan membangun. “Untuk memastikan aman atau tidak, memang harus dievaluasi lebih dulu,” kata Dwikorita saat dihubungi pada Jumat, 19 Desember 2025.