Bupati Pidie Jaya Kesulitan Atasi Kayu Gelondongan di Sungai

BUPATI Pidie Jaya Sibral Malasyi mengaku kesulitan membersihkan kayu gelondongan yang terbawa air bah saat daerahnya dilanda bencana pada akhir November lalu. Di Pidie Jaya, gelondongan kayu itu terbentang di sungai sepanjang 14 kilometer.

“Kami terkendala pembersihan ataupun pengangkatan dari gelondongan kayu yang ada di dalam satu sungai,” kata Sibral dalam rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang dipantau dari YouTube TVR Parlemen pada Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut dia, titik paling sulit dijangkau adalah sepanjang 2 kilometer di daerah aliran sungai (DAS) yang penuh dengan gelondongan kayu. Ribuan batang kayu itu membuat air tersumbat dan tidak mengalir sama sekali.

Sibral mengkhawatirkan kondisi itu karena tinggi permukaan sungai sejajar dengan dataran pemukiman penduduk. “Sehingga ada sekolah dasar Islam terpadu, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abubakar, itu sudah separuh jatuh (ke sungai)” kata dia.

Sibral mencatat, ada tujuh sungai bermasalah yang mengakibatkan banjir di Pidie Jaya. Ia meminta bantuan pemerintah untuk menormalisasi sungai itu, termasuk Krueng Meureudu yang dianggap paling mendesak.

Pasalnya, hulu sungai Meureudu dengan lebar 200 meter dinilai sangat timpang dengan lebar hilir yang hanya 60 meter. Akibatnya, tumpukan kayu dan material yang terbawa banjir kemarin menutup jalan air.

“Karena kalau Krueng Meureudu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan Kota Meureudu ini habis semua,” ucap dia.

Dalam rapat itu, bukan hanya Bupati Pidie Jaya yang berbicara mengenai keberadaan gelondongan kayu dalam bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mengeluarkan kebijakan perihal pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang.

Armia mengklaim pemerintah telah mengangkut sekitar 85 persen tumpukan kayu di kawasan Pondok Pesantren (PP) Darul Mukhlisin. Bangunan masjid dan pesantren tersebut yang berlokasi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang itu sebelumnya dikepung tumpukan kayu setelah dihantam banjir bandang setinggi 10 meter pada November 2025 lalu.

“Kami nanti memohon fatwa dari Menteri Kehutanan, mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan, atau balok, atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut,” kata dia.

Menurut Armia, perlu ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan ihwal pemanfaatan kayu gelondongan. Ia tidak ingin tindakannya nanti dipermasalahkan di kemudian hari oleh aparat penegak hukum.

Per Ahad, 28 Desember 2025, pembersihan tumpukan kayu dan material limbah bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, terus berlanjut. Pembersihan tidak hanya menyasar tumpukan kayu utama, tetapi juga fasilitas pendidikan dan lingkungan sekitar warga, salah satunya di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang.

Tim gabungan yang terdiri dari 80 personel UPT Kementerian Kehutanan, 80 personel TNI, dan 30 personel Polri melakukan upaya pembersihan. Material kayu dan lumpur dipindahkan ke lokasi penampungan akhir menggunakan dump truck, serta dilakukan pemotongan kayu di Tempat Penumpukan Kayu (TPK).

“Tim gabungan telah menyelesaikan pembersihan 12 ruang belajar, dua ruang kantor guru, serta satu area tempat wudhu masjid, sekaligus membantu pembersihan rumah warga di sekitar lokasi terdampak,” ujar Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, melalui keterangan tertulis pada Senin, 29 Desember 2025.